– Perancang Undang-Undang Desa Sutoro Eko Yunanto mengatakan aksi demo kepala desa bukan sekadar perpanjangan jabatan, tetapi upaya mengembalikan kedaulatan desa. Ia mengatakan kepada , Jumat (27/1), bahwa mengembalikan kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat menjadi poin utama bagi kepala desa sebagai bentuk evaluasi undang-undang desa yang tidak berjalan. (Imam Prasetyo Nugroho/Soni Namura/Nanien Yuniar)
undang-undang
Rote Ndao () – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyerahkan bantuan alokasi khusus untuk transportasi perdesaan senilai Rp10,9 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Penyerahan bantuan secara simbolis tersebut diserahkan Abdul Halim Iskandar kepada Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu saat peringatan 9 Tahun […]
Jakarta () – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut bahwa Undang-undang tentang Keolahragaan, yang disahkan pada 15 Februari 2022, memprioritaskan kelompok suporter untuk memiliki saham klub sepak bola yang melakukan penawaran saham perdana (IPO). "Kami menyebutnya begini, pihak klub yang IPO harus memprioritaskan pembelian saham kepada suporter sebelum […]
– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Kamis (7/10) menyatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang HPP menjadi instrumen yang penting dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa reformasi ini dilakukan juga untuk mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045.(Helmut Timothy/Yovita Amalia/Sizuka)
Tidak terlalu banyak, tetapi nilai strategisnya sangat banyak Manado – Paniti Khusus (Pansus) DPR RI mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen di Sulawesi Utara (Sulut), kata Ketua Tim, Tubagus Hasanuddin, Jumat. "Materi RUU ini mencakup 11 bab dan 50 pasal, tidak terlalu banyak tetapi nilai strategisnya sangat banyak, yang […]
Kementerian Hukum dan HAM ingin agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dapat disahkan pada 2021 untuk memperkuat kepastian hukum. Berikut perjalanan RUU KUHP dan beberapa isu krusial di dalamnya.
Badan pangan yang independen, fleksibel, dan tidak birokratis diperlukan sehingga permasalahan pangan yang selama ini terjadi dapat segera diatasi. Jakarta – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga berharap badan pangan nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat menjadi badan yang independen, fleksibel, dan tidak birokratis. "Badan pangan […]
Media memiliki peran penting dalam membangun percakapan dan narasi terkait dengan isu revisi Undang-Undang ITE di kalangan publik. Jakarta – Direktur Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih sangat dibutuhkan tetapi perlu direvisi. "Harapan publik atas revisi Undang-Undang ITE sangat […]