Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan peran DPD terkait garis besar haluan negara diperlukan.

"Hal ini mengingat pembangunan Indonesia secara keseluruhan tidak terlepas dari pembangunan di daerah-daerah," kata LaNyalla melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, usai menerima Tim Kerja Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) DPD RI.

Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Ketua DPD RI di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, tersebut membahas sejumlah hal di nya tentang garis besar haluan negara.

"Terimakasih Pak Jimly sudah menerima tugas yang berat ini. Saya berharap tim kerja politik PPHN bisa cepat bekerja dan segera menyusun strategi serta rekomendasi," kata eks Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut.

Baca juga: MPR: Diperlukan Pokok-Pokok Haluan Negara dalam konstitusi

DPD dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Oleh sebab itu, dalam penyusunan haluan negara DPD RI harus dilibatkan karena menyangkut kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan perlunya benang merah serta barometer menyangkut ideologi terkait haluan negara. Selain itu, reformasi dengan berbagai perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan garis besar haluan negara (GBHN) terdahulu.

"Berbekal pengalaman Uni Soviet, negara besar itu reformasi yang gagal dan terbelah menjadi belasan negara. Itu bisa terjadi kalau kita berjalan tanpa haluan negara yang jelas," katanya.

Baca juga: MPR sepakat perlunya kajian mendalam terkait pembahasan GBHN

Sementara itu, Ketua tim kerja politik PPHN Jimly Asshiddiqie mengatakan rapat koordinasi dengan pimpinan DPD tersebut diperlukan agar ada kesamaan visi dan misi dari para senator mengenai pokok-pokok haluan negara yang akan diusulkan DPD.

"Target saya supaya tim ini memiliki kesamaan visi misi, punya persepsi yang sama soal apa yang harus kita kerjakan," kata dia.

Kekompakan internal 136 orang anggota DPD RI diperlukan dalam menyatukan persepsi terkait Kelembagaan tersebut. PPHN merupakan akumulasi dan integrasi mengenai rencana panjang pembangunan Indonesia ke depan. Tentunya dalam hal ini keterlibatan daerah menjadi salah satu isu sentral.

"Rancang bangun panjang Indonesia ini kan termasuk pembangunan daerah-daerah, maka DPD harus dilibatkan secara khusus," ujarnya.

Baca juga: MPR: tiga parpol belum setuju amendemen hanya untuk GBHN