Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membentuk tim dari berbagai elemen strategis untuk menelaah, memahami, dan menyosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Harapan kami, seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota memahami utuh dan seksama UU Cipta Kerja, termasuk mengimbanginya dengan tidak sepotong-sepotong yang akhirnya bias," ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam siaran pers yang diterima di Surabaya, Rabu.

Baca juga: Pemprov Jatim minta polisi cari dalang pengerusakan di sela unjuk rasa

Ia berharap, para ASN, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan buruh, dan mahasiswa bersedia masuk dalam tim tersebut sehingga bisa membantu menyosialisasikan UU Cipta Kerja.

"Harapannya makin banyak elemen masyarakat yang bisa membantu menyosialisasikannya setelah dilakukan telaah dan dipahami secara komprehensif. Sebab, akan semakin signifikan menjelaskan detail mana narasi benar dan mana yang hoaks," ucapnya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu pada hari ini bersama perwakilan organisasi buruh berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta.

Sekitar 25 perwakilan buruh yang hadir, lain dari KSPSI Jatim, SBSI, KSPI, SPM, KSBSI, Buruh Sidoarjo, dan lain-lain perwakilan buruh di Jatim.

Baca juga: Naskah Final UU Ciptaker sampai di Istana

Khofifah mengaku dirinya masih terus mempelajari detail UU tersebut agar dapat memahami secara utuh UU Cipta Kerja, terutama pasal-pasal yang dinilai kontroversial dan mengganjal oleh pekerja dan buruh.

Mantan Menteri Sosial itu mengatakan selama ini terus melakukan koordinasi intensif, khususnya dengan Menko Perekonomian untuk mendapatkan detail penjelasan pasal per pasal yang banyak dipertanyakan.

"Misalnya terkait pesangon, hak cuti, sertifikasi halal dan hal substantif lainnya. Poinnya bagaimana UU ini dapat dipahami utuh dan tidak terjadi disinformasi," katanya.

Gubernur Khofifah menyampaikan, selain bersama-sama memahami UU Cipta Kerja, diskusi soal pemahaman perlu dilakukan sehingga diperoleh persepsi sama dan pemahaman secara komprehensif.

"Mari diskusikan bersama, undang pakar yang memang benar-benar memahami isi dan esensi UU Cipta Kerja, setelah itu kita sosialisasikan secara komprehensif," tuturnya.

Baca juga: Sekretariat Negara terima draf final UU Cipta Kerja

Baca juga: Anggota DPR sebut UU Ciptaker perkuat aspek legal UMKM