Manado – Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 menyebutkan ada donatur yang membiayai peserta pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Hasil survei KPK di tahun 2018 menunjukkan sebanyak 82,3 persen dari calon kepala daerah (cakada) yang diwawancarai menyatakan adanya donatur dalam pendanaan peserta pilkada," ujar Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Manado, Kamis.

Bahkan, kata dia, pembiayaan oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masa kampanye.

Karena itu, dia memperingatkan cakada cermat atas kepentingan ekonomi donatur yang mensponsori dalam pilkada serentak.

Baca juga: KPK selidiki dugaan korupsi calon kepala daerah

Baca juga: KPK ingatkan cakada cermat atas kepentingan donatur dalam pilkada

Sumbangan donatur yang kebanyakan adalah pengusaha, ungkap Nawawi, yang mempunyai konsekuensi pamrih untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis.

Selanjutnya, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya.

Survei KPK di 2018 itu, kata dia, bertanya kepada cakada, apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan balasan di kemudian hari saat para cakada menjabat?

"Jawabannya, sebagian besar cakada atau sebesar 83,80 persen dari 198 responden menyatakan akan memenuhi harapan tersebut ketika dia menjabat," lanjut pria yang lahir dan besar di Kota Manado itu.

Nawawi menambahkan, KPK harus ikut-ikutan bicara mengenai pilkada yang berintegritas karena dilatarbelakangi beberapa hasil penelitian yang dilakukan pada kegiatan Pilkada yang berlangsung di 2015, 2017, dan 2018.

KPK memiliki enam tugas pokok tugas pencegahan (melakukan tindakan-tindakan yang berusaha mencegah timbulnya tindak pidana korupsi), koordinasi, monitoring, supervisi, selanjutnya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Paling tidak ada empat tugas utama KPK yang relevan dengan keikutsertaan KPK soal pilkada yang berintegritas," katanya.

KPK, Pemerintah Provinsi Sulut, Bawaslu, dan KPU menggelar pembekalan calon kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) secara daring/luar jaringan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.*

Baca juga: Upaya pencegahan korupsi wujudkan pilkada berintegritas

Baca juga: Ketua KPK prihatin 26 dari 34 provinsi terjadi kasus korupsi