Ternate – Gubernur Maluku Utara (Malut) KH Abdul Gani Kasuba resmi menemui sultan Tidore Husen Alting Sjah terkait dengan upaya pengembangan Sofifi sebagai kawasan khusus ibukota Provinsi Malut.

"Sebagai gubernur menghargai sekali Sultan Tidore, karena ini wilayah kekuasaannya dan saya gubernur harus menemui untuk meminta dukungannya menjadikan Sofifi sebagai kawasan khusus," kata Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba di Ternate, Sabtu.

Menurutnya, kalau pandangan secara adat, itu atasan gubernur dan sebagai sultan, gubernur harus menghargainya karena itu ia harus datang menemui sultan untuk membicarakan konsep kawasan khusus kota sofifi.

"Alhamdulillah apa yang Sultan sampaikan tadi itu semua akan saya perhatikan agar tidak jadi kecemburuan dan kawasan itu cuma di Oba itu sampai di Gita dan kenapa tidak ke Payahe," ujarnya.

Baca juga: Sekda: Seluruh SKPD Malut harus beraktivitas di Sofifi
Baca juga: Sultan Tidore Tak Ingin Sofifi Dimekarkan

Gubernur Abdul Gani Kasuba menyatakan akan menyampaikan usulan dan masukan-masukan yang disampaikan Sultan tersebut.

"Saya akan ke Jakarta ketemu mendagri dan se-izin Sultan, Bupati, Walikota kita akan resmikan kawasan Sofifi," kata gubernur.

Perlu diketahui, setelah menemui Sultan Tidore, Gubernur Maluku Utara melakukan pertemuan bersama Walikota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim serta Bupati Halmahera Barat James Uang, dari pertemuan tersebut menyepakati untuk siap mendukung percepatan pengembangan Kawasan Khusus Kota Sofifi yang tertuang dalam Nota Kesepakatan.

Pertemuan dua pemimpin daerah tersebut menurut gubernur sebagai rahmat besar beliau karena bisa menjadi saksi. Negeri yang sebenarnya menjadi kekuasaan kesultanan.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan Husain Alting Sjah menitipkan beberapa poin dalam pembicaraan agar mempercepat pembangunan yang ada di Sofifi yaitu dengan kawasan khusus.

"Saya punya satu pikiran yang sama bahwa Sofifi itu harus cepat maju dan bisa sejajar dengan kota-kota yang lain, karena Sofifi merupakan pusat pemerintahan," kata Sultan.

Sultan dan Gubernur Maluku Utara menyepakati kawasan khusus kota Sofifi dan bukan daerah otonom baru.

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk manahan rencana kawasan khusus namun tidak untuk daerah otonomi baru.

Ketiga, kawasan khusus yang dikembangkan ini harus ada kepemimpinan bersama yang berada di bawah kendali Gubernur dan DPRD Provinsi Malut agar tidak terjadi tarik ulur satu dengan yang lain. 

Sultan yang juga sebagai anggota DPD RI akan bersama-sama dengan Gubernur Malut dengan melakukan fungsi pengawasan sehingga Sofifi betul-betul menjadi daerah kawasan khusus yang pembangunannya bisa berjalan selaras dan cepat.