RSUP Papua Barat saat ini sudah terbangun 60 persen, sehingga mohon dibantu penyelesaiannya

Manokwari – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan usulan program percepatan pembangunan di daerahnya saat bertemu dengan Wapres Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres, Rabu.

 
"Kami meminta petunjuk dan arahan Wakil Presiden selaku ketua tim percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Itu sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020," kata Mandacan.
 
Dia mengatakan penyampaian usulan program percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat menyangkut sejumlah sektor yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Ia mengusulkan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Papua Barat yang bertemakan konservasi, keanekaragaman hayati, budaya, dan religi.
 
"Usulan program KSPN ini terdiri dari dua simpul utama yaitu simpul Sorong-Raja Ampat (sudah terbangun) dan simpul Manokwari-Pegunungan Arfak," kata Mandacan.
 
Ia juga usulkan pendirian balai latihan kerja dan SMU unggulan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 
"Kami butuhkan balai latihan kerja untuk menghasilkan tenaga terampil siap pakai yang profesional. Dan pendirian SMU unggulan yang setara dengan SMU Taruna Nus (di) Magelang," katanya.

Baca juga: Gubernur Pabara dorong pemekaran DOB Papua Barat Daya
 
Gubernur Mandacan juga melaporkan kebutuhan peningkatan layanan dasar kesehatan dengan mengembangkan rumah sakit umum provinsi (RSUP) sebagai rumah sakit rujukan.
 
"RSUP Papua Barat saat ini sudah terbangun 60 persen, sehingga mohon dibantu penyelesaiannya," kata dia.
 
Selanjutnya ia  mengusulkan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah nondeforestasi berorientasi ekspor.
 
Dia menawarkan pusat pengembangan teknologi dan inovasi kakao dan kopi di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan dan pengembangan pabrik pakan ternak di Kabupaten Manokwari.
 
Di sektor infrastruktur, Mandacan mengusulkan pembangunan aksesibilitas jalan, bandara dan pelabuhan laut untuk mendukung pelayanan masyarakat dan pergerakan ekonomi wilayah yang bertujuan mendukung pelayanan pariwisata dan pemasaran produk unggulan daerah.
 
"Kami usulkan pembangunan akses Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, bandara di kabupaten Manokwari, Fakfak, Pegunungan Arfak, Raja Ampat dan Teluk Wondama, serta pelabuhan laut di Kabupaten Teluk Bintuni," katanya.
 
Usulan program percepatan pembangunan yang terakhir, ia mendorong keberpihakan terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua dengan melalui pemetaan hak ulayat, registrasi dan penerbitan sertifikat hak komunal serta pemberian hak pengelolaan hutan adat. 

Baca juga: Di pesisir barat Mimika-Papua dibangun tiga pusksmas baru
Baca juga: Pemprov minta Kemenkes percepat izin rumah sakit rujukan Papua Barat