Jika pemerintah hendak membangun rasa percaya diri sektor keuangan, harus ada program penempatan dana ke sektor perbankan dalam jumlah yang signifikan.

Jakarta –

Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam mengatasi resesi ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
 
"Saat ini yang paling utama ialah melakukan upaya-upaya perbaikan konkret dan fundamental," kata Misbakhun di Jakarta, Kamis, menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indonesia secara resmi memasuki resesi ekonomi.
 
Menurut anggota Komisi XI DPR ini, berbagai risiko akibat resesi harus benar-benar diantisipasi sehingga tekanan pada sektor ekonomi tidak merembet pada sektor-sektor.
 
"Yang penting tawaran solusinya. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua sektor ekonomi. Indikator negatif yang menjadi penyebab resesi harus dimitigasi sehingga durasi resesi ekonomi yang kita alami tidak panjang dan cepat berlalu," katanya dalam keterangan tertulisnya.
 
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini berpendapat pengumuman dari BPS itu bukanlah hal mengejutkan karena hal yang lebih utama saat ini ialah mencari solusi atas masalah ekonomi efek pandemi COVID-19.
 
"Pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh BPS pada periode Q3 2020 pada posisi -3,49 secara yoy (year on year) dan pada posisi resesi sudah kita prediksikan sejak awal. Saat ini bukan lagi berdebat pada definisi resesi lagi," kata Misbakhun.
 
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan bahwa tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini muncul karena pandemi COVID-19. Pasalnya, banyak negara melakukan pembatasan sosial bahkan penguncian diri (lockdown) yang membuat seluruh dunia mengalami situasi dan keadaan sama.
 
"Situasi pandemi inilah yang membuat ekonomi berjalan dalam situasi ketidakpastian yang berkelanjutan dan memberikan tekanan yang dalam pada pertumbuhan ekonomi sampi pada level resesi," katanya.

Pemerintah, lanjut dia, telah berupaya dengan kebijakan meningkatkan jumlah belanja bantuan sosial, bantuan modal pada UMKM, dan anggaran kesehatan yang besar untuk program menangani COVID-19.

 
Namun, Misbakhun juga mengingatkan soal pentingnya perbaikan pada sisi permintaan (demand side).

Baca juga: Sri Mulyani: Krisis COVID-19 jadi kesempatan perkuat fondasi negara

Menurut dia, harus ada perbaikan pada sisi konsumsi rumah tangga.

 
Misbakhun menyebutkan lebih dari 56 persen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia didorong oleh konsumsi rumah tangga kelas menengah yang saat ini mengalami penurunan sangat drastis.

Penurunan itu, kata dia, menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi sangat dalam.

 
Ia menilai sampai saat ini kebijakan stimulus yang ada dan dilakukan oleh Pemerintah masih belum ada yang menyentuh sisi perbaikan konsumsi kelas menengah.

"Padahal, mereka ini membutuhkan stimulus tersebut karena daya tahan mereka dalam melakukan konsumsi terbatas. Tanpa bantuan stimulus, mereka akan cenderung membatasi konsumsi," tuturnya.

 
Selain itu, Misbakhun juga menyinggung soal anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga: Selesaikan krisis kesehatan, mencegah krisis ekonomi

 
Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu mengharapkan dana PEN dalam APBN 2021 lebih besar sehingga cakupan dan sektor-sektor yang harus diberi stimulus ekonomi juga lebih banyak, termasuk ke korporasi.

"Seharusnya dukungan pada sektor korporasi tidak hanya untuk BUMN, tetapi juga ke sektor-sektor swasta yang menjalankan kegiatan bisnis dan menguasai pasar," ucapnya.

 
Oleh karena itu, Misbakhun mendorong pemerintah lebih serius dalam program penempatan dana di perbankan untuk membantu program restrukturisasi kredit sektor perbankan.
 
"Penempatan dana pemerintah ini akan sangat menyelamatkan sektor perbankan dan membantu likuiditasnya. Perbankan mengalami kesulitan likuiditas akibat program restrukturisasi yang saat ini dijalankan guna menyelamatkan aktivitas sektor riil yang terhantam karena COVID-19," katanya.
 
Misbakhun menilai penempatan dana pemerintah pada perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui mekanisme treasury dealing room (TDR) tenyata kurang efektif dan jumlahnya terbatas.

Baca juga: Berawal dari Amerika Serikat, krisis keuangan menyebar ke Eropa, Asia

 
Menurut dia, jika pemerintah hendak membangun rasa percaya diri sektor keuangan, harus ada program penempatan dana ke sektor perbankan dalam jumlah yang signifikan.
 
"Jumlahnya sekitar 25 sampai 30 persen dari total portofolio kredit perbankan dan diinjeksikan kepada seluruh perbankan tanpa membedakan mereka anggota Himbara atau Perbanas," katanya.
 
Upaya tersebut perlu dikuatkan dan lebih diperinci, kemudian dieksekusi sebagai kebijakan untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi agar segera keluar dari situasi resesi.