Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani meyakini Indonesia memiliki peluang dalam memaksimalkan transformasi strategis ekonomi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdikari.

Namun ia mengingatkan transformasi strategis ekonomi Indonesia bukan hanya mengikuti tren. "Kita menginginkan transformasi yang akan mempercepat terwujudnya ekonomi Indonesia yang berdikari,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan Puan secara virtual saat membuka Seminar Nasional dan Call for Paper Pusat Penelitian-Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR, dengan tema "Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang Berkelanjutan".

Puan menyampaikan, transformasi ekonomi Indonesia harus adil dalam memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut dia, transformasi ekonomi juga harus menerjemahkan tujuan pembangunan Indonesia yang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-empat yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Dia menegaskan atas dasar itu, transformasi ekonomi Indonesia perlu memperhatikan lima hal penting, pertama, optimalisasi pembangunan infrastruktur; kedua, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi.

"Ketiga, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, yang diarahkan untuk mengatasi saving-investment gap yang kerap terjadi di Indonesia," ujarnya.

Keempat menurut Puan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan yang salah satunya merevitalisasi kurikulum agar sesuai kebutuhan industri dan menambah instruktur, membakukan standar kompetensi, membangun platform job matching antarlembaga vokasi dan industri, pembangunan informasi pasar kerja yang efektif dan berkelanjutan, serta membentuk komite vokasi di pusat dan di daerah.

Dia mengatakan, poin kelima, konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan yang dilakukan melalui kebijakan yang memastikan ekosistem investasi dapat meningkat dan mudah diakses oleh segenap pelaku ekonomi.

Puan mengungkapkan, perjalanan transformasi strategis ekonomi Indonesia membutuhkan waktu yang panjang namun perjalanan itu harus dilakukan dengan semangat gotong royong, jika ingin mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdikari dan menghadirkan kesejahteraan dalam kehidupan setiap rakyat Indonesia.

Dia menegaskan bahwa DPR memberikan dukungan politik untuk mengawal inisiasi pemerintah dalam merespons tuntutan transformasi ekonomi, dan untuk mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam merespons transformasi ekonomi.

"DPR juga senantiasa berpihak kepada rakyat Indonesia dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan Utamanya dukungan dan perlindungan terhadap koperasi dan UMKM melalui regulasi yang mengarah pada rasionalisasi perizinan, kemudahan berusaha, dukungan pembiayaan dan optimalisasi pembinaan, dalam suatu ekosistem investasi yang berdaya saing," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai untuk prioritas jangka pendek, DPR-RI akan terus memaksimalkan tugas-tugas konstitusionalnya untuk mengawal usaha-usaha dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Hal itu menurut dia karena Indonesia yang sehat adalah salah satu prasyarat penting mendorong transformasi ekonomi Indonesia.

"Itu mengapa APBN 2021 yang dibahas DPR-RI bersama pemerintah dirancang selain untuk penanganan pemulihan ekonomi nasional dari dampak Pandemi COVID-19, juga berisikan program reformasi di berbagai bidang dalam mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk mempercepat kemajuan Indonesia," ujarnya.

 

Puan mengatakan, DPR RI juga akan memberikan atensi besar kepada implementasi dari UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.

 

Hal itu menurut dia merupakan kesempatan untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja bagi masyarakat dan sekaligus memastikan bahwa UU tersebut dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, memajukan Indonesia, dan membangun kekuatan nasional di bidang perekonomian.

 

Seminar Nasional itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menristek Bambang Brodjonegoro.