Tidak boleh ada satu pun orang di institusi/lembaga negara, pemerintahan, BUMN, maupun KPK yang memiliki ideologi selain Pancasila.

Jakarta – Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani mendukung penuh pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK sebagai proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Barikade 98 memberikan dukungan penuh adanya tes wawasan kebangsaan di lembaga antirasuah itu," kata Benny dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/5) malam.

Benny mengemukakan hal itu dalam acara Pengukuhan Pengurus DPN Barikade 98 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2021.

Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang berideologi Pancasila. Maka, siapa pun tidak boleh memiliki ideologi yang berseberangan dengan Pancasila.

Baca juga: Komisi II sarankan KemenPAN-RB angkat 75 pegawai KPK sebagai PPPK

Oleh karena itu, lanjut dia, tidak boleh ada satu pun orang di institusi/lembaga negara, pemerintahan, BUMN, maupun KPK yang memiliki ideologi selain Pancasila.

"Jika mereka ada di dalam, otomatis mereka tidak bekerja untuk merah putih, tetapi bekerja bagi kepentingan proxy internasional," ujarnya.

Benny mengatakan bahwa Barikade 98 memberikan dukungan penuh dalam upaya membersihkan lembaga-lembaga negara, pemerintahan, dan BUMN dari kelompok-kelompok anti-Pancasila.

Kepala BP2MI itu menjelaskan bahwa Barikade 98 akan mendatangi KPK pada tanggal 24 Mei sebagai upaya dukungan bagi institusi antikorupsi tersebut dalam melaksanakan TWK.

Selain itu, Benny mengkritik pimpinan KPK sebelumnya yang belum mampu menyentuh dan menyeret aktor-aktor utama kasus dugaan korupsi BLBI, kasus Hambalang, dan kasus Bank Century.

Ia mengingatkan KPK jangan "tebang pilih" dalam menangani kasus dugaan korupsi sehingga lembaga tersebut harus membuktikan diri benar-benar independen dan tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu.

Baca juga: Perwakilan 75 pegawai melaporkan Pimpinan KPK ke Ombudsman RI