Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berbagi perspektif pandangan dan pemikiran tentang arti merdeka dalam forum 'Sarasehan Kebangsaan' yang digagas oleh Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin.

Menurut Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, penyelenggaraan Sarasehan Kebangsaan siang itu menyiratkan pesan penting, bahwa pandemi tidak boleh menghentikan dan memasung pemikiran- pemikiran kebangsaan yang dimiliki setiap anak bangsa.

"Di tengah keprihatinan kita bersama menghadapi pandemi, penyelenggaraan Sarasehan Kebangsaan ini menyiratkan pesan penting, bahwa pandemi tidak boleh menghentikan dan memasung pemikiran-pemikiran kebangsaan yang harus tetap merdeka. Dan bahwa dalam menghadapi setiap persoalan kita tetap harus mengedepankan akal sehat dan keterbukaan pemikiran," ujar Bamsoet secara virtual di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bamsoet: Tugas penting mengisi kemerdekaan adalah memanusiakan manusia

Bamsoet mengatakan bahwa hasil apa pun yang telah diraih oleh bangsa Indonesia pada usia 75 tahun, bukanlah milik satu rezim pemerintahan.

"Segala dinamika, kesuksesan dan kegagalan, adalah hasil dari sebuah proses panjang perjalanan sejarah yang telah kita lewati bersama sebagai sebuah bangsa, dan di bawah kepemimpinan dari serangkaian periode pemerintahan," kata Bamsoet.

Ia menilai bercermin sejenak untuk memaknai kemerdekaan di masa kini adalah suatu hal yang wajar, karena memang sangat dibutuhkan sebagai bagian dari introspeksi diri dan membangun kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tema yang diangkat pada Sarasehan Kebangsaan kali ini, yakni Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan RI : Sudahkah Kita Merdeka? mengajak untuk sejenak bercermin, memaknai kembali hakikat kemerdekaan, dan menengok kembali capaian-capaian yang kita ‘asumsikan’ sebagai pengejawantahan konsep 'Indonesia Merdeka'," kata Bamsoet.

Beragam pendekatan dan konsepsi kemudian dijadikan sebagai tolok ukur dalam memaknai kemerdekaan di era modern.

Baca juga: Bamsoet ingatkan generasi muda berpedoman pada Pancasila

Dari sektor kemandirian, misalnya, Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) mencatat setidaknya ada 15 (lima belas) komoditas pangan strategis, di nya bawang putih, gandum, gula, daging, yang mempunyai angka ketergantungan impor cukup tinggi, 30 sampai 100 persen.

Contoh lain, Menteri Riset dan Teknologi pada bulan Mei 2020 yang lalu menyatakan bahwa angka ketergantungan terhadap produk impor di bidang kesehatan mencapai 90 persen.

"Maka pertanyaan 'sudahkah kita merdeka?' akan menghadirkan beragam jawaban dengan gradasi pemaknaan yang beragam pula, karena akan sangat tergantung pada perspektif kita dalam memaknai kata 'merdeka'," kata Bamsoet.

Sebagaimana dipahami bersama, bahwa sektor pangan dan kesehatan adalah sektor yang sangat vital, bukan hanya karena menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, tetapi juga karena sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lainnya, apalagi saat ini kita dihadapkan pada masa pandemi.

Jumlah penduduk miskin Indonesia per-bulan Maret 2020 menurut data BPS adalah sebesar 26,42 juta. Dengan pandemi COVID-19 yang masih membayangi, tentunya angka ini masih mungkin berpotensi naik.

"Apalagi angka pengangguran hingga tahun 2021 diprediksi akan mencapai angka 12,7 juta. Kemerdekaan dari kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita," kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan bahwa musuh kemerdekaan bukan selalu sebuah bangsa atau negara. Karena bisa jadi kemerdekaan material terdistorsi oleh sikap dan perilaku menjajah, baik secara fisik maupun secara mental.

"Musuh kemerdekaan adalah sikap dan perilaku tidak berperikemanusiaan dan tidak memanusiakan manusia, apa pun bentuk dan metode nya. Musuh kemerdekaan adalah sikap dan perilaku tidak berperikeadilan, dan mempergunakan hukum sebagai alat kejahatan," kata Bamsoet.

Selain Bamsoet, turut hadir rohaniawan Katolik Romo Frans Magnis Suseno, peneliti senior LIPI Siti Zuhro, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama dan Ketua Umum GMKI Corneles Galanjinjinay.

Sementara tampil sebagai moderator dalam Sarasehan Kebangsaan tersebut, anggota DN-PIM Arief Rosyid Hasan.

Baca juga: Bamsoet dukung pemberian stimulus dunia usaha
Baca juga: Sekjen MUI minta Pimpinan MPR tak anggap enteng protokol COVID-19
Baca juga: Bamsoet harap RUU Cipta Kerja dapat jadi solusi bagi buruh-pengusaha