Saya sebagai kader partai tentu saya harus ikut menjaga agar Muktamar kali ini sukses untuk konsolidasi nasional karena tujuan muktamar tidak semata perebutan ketua umum

Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono tertarik untuk mengikuti pencalonan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar IX yang dilangsungkan pada pertengahan Desember 2020.

Politikus senior PPP itu menambahkan, apabila niat itu didukung oleh berbagai pihak tentu dirinya merasa terpanggil untuk menakhodai serta membesarkan partai berlambang Kabah tersebut.

"Saya merasa terpanggil untuk membesarkan PPP, sehingga berniat maju sebagai calon Ketua Umum PPP. Namun, saya masih melihat animo pemegang kedaulatan dalam partai ini yang memberikan dukungan saya, apakah itu merupakan satu dukungan yang menjadi keinginan organisasi apakah itu pribadi-pribadi saja. Saya masih melakukan penelaahan," kata Mardiono, dalam pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Mardiono ingin menyatukan kembali seluruh kader PPP di Indonesia untuk membesarkan partai berlambang Kabah tersebut. Dia mengatakan, Muktamar IX ini harus menjadi ajang konsolidasi bagi PPP untuk agenda lima tahun ke depan.

"Saya sebagai kader partai tentu saya harus ikut menjaga agar Muktamar kali ini sukses untuk konsolidasi nasional karena tujuan muktamar tidak semata perebutan ketua umum," ujarnya.

Baca juga: PPP diprediksi tidak akan pecah karena pemilihan ketum baru

Baca juga: PT Jakarta korting vonis mantan Ketum PPP jadi 1 tahun penjara

Saat ini, Mardiono masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019–2024. Sebelum menjabat sebagai anggota Wantimpres, Mardiono menjadi Wakil Ketua Umum PPP.

Tentunya, Mardiono akan mendeklarasikan diri sebagai salah satu bakal calon Ketua Umum PPP setelah melapor terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, berdasarkan regulasi, anggota Wantimpres tidak boleh menduduki jabatan struktural di partai politik.

Namun, menurut Mardiono, tidak ada aturan harus mundur apabila masih mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua umum.

Berdasarkan Undang–Undang, anggota Wantimpres baru mengajukan pengunduran diri setelah enam bulan terpilih sebagai ketua umum partai politik. Jika masih baru sebatas pencalonan, menurutnya, dirinya masih boleh menjadi anggota Wantimpres.

Nama Mardiono disebut oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani, masuk salah satu kandidat yang bakal dicalonkan menjadi ketua umum PPP dalam Muktamar IX bersama kader internal PPP seperti Suharso Monoarfa dan Akhmad Muqowwam.

Mardiono dikatakan pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Banten. Bahkan, sosok politisi dan pengusaha ini sempat masuk dalam bursa pemilihan calon Gubernur Banten pada 2017.

Selain itu, Mardiono pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten Bidang Industri dan Perdagangan (2002-2007) dan memimpin sejumlah perusahaan, seperti CEO dan Owner BCS Group CEO dan Owner PT Buana Centra Swakarsa, CEO dan Owner PT Cipta Niaga Internasional, CEO dan Owner PT Serang Asri Hotel dan beberapa perusahaan lainnya.

Sementara itu, Arsul juga tidak menutup kemungkinan adanya bakal calon Ketua Umum dari eksternal partai.

Baca juga: PPP tanggapi potensi konflik pada Muktamar IX

Nama yang disebut-sebut lain Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Arsul mengatakan, partai yang sudah eksis sejak era orde baru itu terbuka dengan usulan terhadap orang-orang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum periode 2020–2025 tersebut.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu menambahkan, rencana Muktamar tersebut masih belum diketahui tempatnya. Kendati, para kader sudah mengusulkan hajatan akbar tersebut dilakukan di Makassar.

"Karena selama ini PPP bermuktamar di Pulau Jawa. Padahal Sulawesi Selatan termasuk salah satu lumbung suara PPP," ujar Arsul.

Arsul mengatakan bahwa Muktamar tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga nantinya peserta wajib melakukan tes usap terlebih dahulu.

"Kemudian ketentuan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, akan kami terapkan secara ketat," kata dia menegaskan.