TKA China Masuk hingga Wisata Dibuka, Politikus Demokrat: Sulit Diterima Akal Sehat

JAKARTA – Kebijakan pelarangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2021 mendapat respons negatif di masyarakat. Pasalnya, dalam penerapannya pemerintah dianggap inkonsisten karena tenaga kerja asing (TKA) asal China bebas masuk dan tempat wisata pun dibuka.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi V DPR, Irwan mengkritisi soal kebijakan mudik yang inkonsisten tersebut. Pemerintah telah gagal memberikan rasa keadilan terhadap warga negaranya sendiri. Dan apa yang dilakukan pemerintah itu menurutnya, sulit diterima akal sehat.

“Dengan alasan apapun itu sulit diterima akal sehat rakyat bagaimana ratusan wna dari china terus berdatangan dengan alasan kerja dan lolos prokes (protokol kesehatan), sementara rakyat sendiri dibatasi dan dilarang mudik tanpa bantuan pemerintah untuk kehidupan rakyat yang sedang susah selama larangan mudik,” kata Irwan saat dihubungi, Selasa (18/5/2021).

Padahal, pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini sudah mengingatkan sejak awal, bahwa pemerintah harus konsisten dalam penerapan mudik ini dan jangan sampai hanya sandiwara belaka.

Baca Juga: TKA Asal China Masuk Indonesia Lagi Saat Lebaran, KSPI: Sebuah Ironi Menyakitkan

“Saya nilai kebijakan larangan mudik Jokowi gagal dan seperti saya katakan saat di awal larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah bahwa pemerintah harus konsisten dan jangan gimmick (sandiwara),” tegasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat ini mempertanyakan, pemerintah melarang rakyatnya mudik, tetapi pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat wisata dibuka sampai akhirnya warga membludak di sana.

“Waspada pasca lebaran trend kenaikan Covid-19 bisa meningkat lebih dari 93 persen saat kenaikan Covid-19 tahun lalu pasca lebaran,” ujar Irwan.

Oleh karena itu, legislator asal Kalimantan Timur ini melihat, bahwa mebijakan larangan mudik pemerintah ini gagal bukan karena rakyat tidak patuh, tetapi lantaran pemerintah tidak memberikan rasa keadilan dan teladan bagi rakyatnya sendiri.

“Banyak kebijakan pemerintah yang tumpang tindih, kontradiktif dan juga kontraproduktif,” sesal mantan ASN ini.

(saz)