Terdampak Normalisasi Kali Rawa Rengas, 18 KK di Cakung Diminta Kosongkan Rumah

https: img.okezone.com content 2020 10 09 338 2291341 terdampak-normalisasi-kali-rawa-rengas-18-kk-di-cakung-diminta-kosongkan-rumah-aKN1p8e1mo.jpg

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur melayangkan surat peringatan kepada 18 kepala keluarga (KK), di Kelurahan Cakung Timur yang tinggal di bantaran Kali Rawa Rengas. Surat peringatan ini sebagai tindak lanjut menyusulnya proyek normalisasi Kali Rawa Rengas yang segera dikerjakan.

Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Budhy Novian mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat peringatan pertama kepada warga terdampak proyek normalisasi Kali Rawa Rengas.

“Sudin Sumber Daya Air ingin melakukan normalisasi maka itu kita (Sat Pol PP) membantu mengosongkan bangunan di bataran Kali Rawa Rengas,” kata Budhy saat dikomfirmasi di Jakarta Timur, Jumat (9/10/2020).

 Banjir

Budhy menjelaskan, 18 KK yang terdampak proyek normalisasi Kali Rawa Rengas diberikan batas waktu 7 x 24 jam, atau satu pekan sejak surat peringatan pertama dikeluarkan, agar segera mengosongkan tempat tinggalnya. Namun, apabila warga tak kunjung mengosongkan tempat tinggalnya Satpol PP akan kembali mengirim surat peringatan kedua yang memiliki batas waktu 3×24 jam.

“Kalau masih tetap nekat kita kirim surat peringatan ketiga sebagai yang terakhir, baru setelah itu dilakukan penertiban,” ujarnya.

Budhy menuturkan, normalisasi Kali Rawa Rengas dilakukan sebagai upaya Pemkot Jakarta Timur menanggulangi banjir di kawasan tersebut. Setiap kali banjir datang otomatis warga selau mengungsi karena ketinggian air yang merendam permukiman mencapai dua meter.

“Setiap tahunnya warga harus mengungsi ke Kantor Kelurahan Cakung Timur, karena sering banjir Sudin SDA melakukan normalisasi,” tukasnya.

 

(wal)

1
1

  • #Pemkot Jaktim
  • #Pemprov DKI Jakarta
  • #Kali Rawa Rengas
  • #Jakarta Banjir
  • #Banjir Jakarta

Next Post

DPR Desak Kapolri Usut Penganiaya Wartawan saat Demo UU Ciptaker

Jum Okt 9 , 2020
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyesalkan bahwa aksi unjuk rasa penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin, berujung pada aksi bentrokan antara aparat dan massa di sejumlah daerah. Termasuk adanya penganiayaan dan penangkapan terhadap sejumlah wartawan yang tengah meliput […]