Soal RUU Kejaksaan, Komjak: Kewenangan Penyidikan Sudah Diatur Dalam KUHAP

https: img.okezone.com content 2020 09 25 337 2283988 soal-ruu-kejaksaan-komjak-kewenangan-penyidikan-sudah-diatur-dalam-kuhap-w8tYt7k2jP.jpg

JAKARTA – Panja Pengharmonisasian RUU Kejaksaan Baleg DPR sudah menyelesaikan perubahan atas UU Nomor 16/2004, tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan). Dalam hal tersebut, ada 10 hal pokok yang mengemuka dalam panja, mulai dari hal teknis hingga substansi RUU Kejaksaan untuk diperbaiki, diubah maupun ditambahkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Barita Simanjuntak menyoroti RUU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, terutama soal perluasan kewenangan jaksa untuk melakukan penyelidikan, dan penyidikan suatu perkara tindak pidana. Padahal, jaksa wewenangnya menuntut dan mengeksekusi putusan pengadilan yang inkracht.

Baca juga: 10 Poin yang Perlu Diperbaiki dalam Draf RUU Kejaksaan 

Palu hakim

Sebab, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa kewenangan penyelidik dan penyidik itu pada Kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Memang ini tidak berdiri sendiri, karena juga ada kaitannya dengan KUHAP yang sekarang sedang berjalan. Saya kira di KUHAP juga itu harus diatur,” kata Barita kepada wartawan, Jumat (25/9/2020).

 Baca juga: Tanpa Golkar, 8 Fraksi DPR Setujui Draf RUU Kejaksaan 

Kata Barita, memang jaksa wewenangnya untuk melakukan petunjuk dan memberi pedoman harus lebih diperkuat. Sehingga, kejaksaan bisa punya kewenangan berkaitan dengan petunjuk atau dalam penanganan perkara yang diberikan kepada penyidik.

“Jadi sebenarnya tidak meniadakan fungsi penyidik, tetap penyidikan pidana umum ada di kepolisian. Ini berkaitan dengan KUHAP yang sementara sedang jalan RUU (KUHP-KUHAP),” ujarnya.

Menurut dia, untuk perkara tindak pidana khusus memang jaksa juga penyidik pidana khusus. Karena, penyidik pidana khusus itu ada kepolisian, kejaksaan dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi ini yang harus ditertibkan administrasinya, supaya ada batas waktu yang jelas sehingga suatu perkara itu jelas kapan masuk dan kapan berakhir. Itu mengatur limitatif bagaimana pelaksanaan kewenangan penyidikan yang ada di pidana umum oleh polisi, bisa juga memberikan kelancaran tugas pra penuntutan sampai pada penuntutan oleh kejaksaan,” jelas dia.

Ia menambahkan, RUU Kejaksaan juga terkait soal kepercayaan masyarakat belakangan ini, sehingga perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Kejaksaan yang sudah berusia hampir 14 tahun itu.

“Sebenarnya yang harus dibangun kaitan pengaturan tugas kewenangan itu bagaimana mekanisme pengawasannya untuk meyakinkan publik, bahwa RUU Kejaksaan ini untuk memperkuat penegakan hukum, sekaligus membangun koreksi evaluasi agar penegakan hukum tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan,” katanya.

Di samping itu, kata Barita, diperlukan agar sistem peradilan pidana dalam satu sinergitas saling mendukung untuk penguatan penegakan hukum serta berjalan juga cek and balances system. Sebab, pidana umum itu penyidiknya polisi dan fungsi kejaksaan pra penuntutan melakukan pengecekan, memberi petunjuk P18 dan P19, serta P21.

“Mekanisme itu harus dibangun untuk mencegah terjadinya abuse of power. Maka, kepolisian perlu diperkuat, kejaksaan juga diperkuat, pengadilan diperkuat. Sebab, kekuatan yang sama itu bisa membangun check and balances system yang baik. Namun harus dicegah jangan sampai menjadi ego sektoral, ini yang harus ditata lebih rapi lagi dalam KUHAP mengingat lintas sektor,” pungkasnya.

1
2

  • #Panja DPR RI
  • #DPR RI
  • #Kejaksaan
  • #RUU Kejaksaan
  • #Revisi UU Kejaksaan

Next Post

Mahfud MD Minta Polisi Proses Hukum Wakil Ketua DPRD Tegal Usai Gelar Dangdutan

Jum Sep 25 , 2020
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka suara ihwal kegiatan pengumpulan massa dengan menonton konser dangdut hajatan pernikahan, dan sunatan yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasmad Edi Susilo, di Lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa, Rabu 23 September 2020 malam. Mahfud MD […]