Sekda Bogor : Kegiatan Habib Rizieq di Megamendung Tak Berizin

https: img.okezone.com content 2020 11 21 525 2313442 sekda-bogor-kegiatan-habib-rizieq-di-megamendung-tak-berizin-iBenGTSweb.jpg

BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, menyebut pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin untuk kegiatan yang dihadiri pentolan FPI, Habib Rizieq, di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogorm pada Jumat (13/11/2020). Kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid di Pondok Pesantren Agrokultural Markaz diketahui menimbulkan kerumunan massa.

Burhanudin menegaskan, pihak panitia kegiatan tidak pernah mengajukan perizinan, baik kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 maupun pihak kepolisian.

“Kami dari gugus tugas tidak pernah mengeluarkan perizinan dan dari panitia tidak pernah mengajukan periziinan ke gugus tugas maupun ke kapolres,” katanya, seusai pemeriksaan di Mapolda Jabar, Jumat (20/11/2020).

Burhanudin diperiksa terkait kerumunan Habib Rizieq selama 10 jam oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jabar. Dalam pemeriksaan itu, ia mengaku dicecar 50 pertanyaan.

“Saya sekda sebagai ketua harian dan Satpol PP sebagai penindakan diminta klarifikasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh panitia di Megamendung, Bogor. Jumatan bersama dan peletakan batu pertama,” tuturnya.

Baca Juga : Diancam Dibubarkan, FPI Balik Nasihati TNI

“Saya 50 pertanyaan dari identitas sampai penutup, kalau Pak Agus Satpol PP 34 pertanyaan,” kata Burhanudin.

Baca Juga : Soal Sanksi Ridwan Kamil, Sekda Kabupaten Bogor Bakal Rapat Evaluasi

(erh)

  • #sekda bogor
  • # Protokol Kesehatan Covid-19
  • #Pelanggaran Protokol Covid-19
  • #Kerumunan Habib Rizieq
  • #FPI
  • #habib rizieq

Next Post

KPAI Minta Pemda Tak Langsung Buka Pembelajaran Tatap Muka

Sab Nov 21 , 2020
JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar pemerintah daerah (pemda) tak langsung membuka pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang ada di wilayah administratifnya. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyarankan agar pemda dan pihak sekolah tidak melakukan PTM dengan separuh jumlah siswa. Pemda dan sekolah diminta untuk […]