Kasus Covid-19 Masih Meningkat, Sekjen MUI Minta Pemerintah dan KPU Tunda Pilkada

https: img.okezone.com content 2020 10 03 337 2287711 kasus-covid-19-masih-meningkat-sekjen-mui-minta-pemerintah-dan-kpu-tunda-pilkada-92Oo4SEcje.jpg

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas kembali mengingatkan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat kembali meninjau pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pasalnya pandemi Covid-19 di Indonesia belumlah usai.

“Oleh karena itu pemerintah dan KPU hendaknya meninjau ulang waktu pelaksanaan pilkada ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pihak pemerintah serta penyelenggara Pilkada tidak usah merasa malu untuk menunda karena sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna,” kata Anwar dalam keterangannya kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (3/10/2020).

Anwar menegaskan, kasus baru Covid-19 di Indonesia saat ini terus bertambah setiap harinya. Apalagi kesadaran masyarkat terhadap kedisiplinan protokol kesehatan pun jauh dari harapan.

Karena itu, Anwar menyatakan dirinya sangat khawatir jika Pilkada Serentak 2020 menjadi tempat penyebaran baru atau klaster virus Corona. Begitu pun memicu ledakan pasien baru dan jumlahnya pasti besar.

“Karena diperkirakan terjadi ledakan pasien baru dari Covid-19 yang jumlahnya tentu akan sangat besar, sehingga persoalan bangsa ini terutama dalam bidang ekonomi tentu akan semakin dalam terpuruknya dan upaya untuk penanggulangannya sudah jelas akan semakin berat,” tutur Anwar.

Ia mengakui memang pihak penyelenggara Pilkada sudah berkali-kali menyatakan telah mempersiapkan langkah bagi terselenggaranya Pilkada yang aman dari Covid-19. Tapi, lanjut dia, faktanya di lapangan hal itu tidak ada dan tidak tegak.

“Sehingga bak kata pepatah masih jauh panggang dari api,” tuturnya.

Selain itu jika pemerintah dan penyelenggara pilkada itu tetap ngotot menyelenggarakannya dan terjadi penyebaran virus secara luas di masyarakat, Anwar mempertanyakan tanggung jawab mereka.

“Pertanyaannya seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang akan ditanggung dan akan dipikul oleh pemerintah dan pihak penyelenggara?” katanya.

Baca Juga : DPR Minta Pelanggar Protokol Covid-19 di Pilkada Ditindak Tegas

“Apakah cukup mereka menyampaikan permintaan maaf saja kepada rakyat luas atau mereka harus diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan perbuatannya? Kalau akan diseret ke meja hijau siapa diantara mereka yang harus diseret, diadili, dan dihukum sertadipenjarakan? Saya tidak tahu jawabannya karena saya tidak ahli tentang hukum. Jadi silakan yang tahu yang menjawab dan menjelaskannya,” tuturnya.

Baca Juga : KPK Ingatkan Potensi Korupsi di Bank Daerah saat Pilkada 2020

1
2

  • #Sekjen MUI
  • #Pilkada Serentak
  • #Pilkada 2020
  • #pilkada serentak 2020
  • #MUI

Next Post

Kecelakaan Tunggal Terjadi di Jakarta Utara dan Timur

Sab Okt 3 , 2020
JAKARTA –Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal saat sedang melaju di Tol Ir Sedyatmo Atas, tepatnya km 23.400 mengarah ke Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (3/10/2020) pagi. Berdasarkan informasi dari akun Twitter TMC Polda Metro Jaya, kecelakaan tunggal tersebut terjadi pukul 04.49 WIB. Dari foto yang diunggah tampak terlihat minibus tersebut […]