Jika Masih quot;Bandelquot;, DPR Minta Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

https: img.okezone.com content 2020 09 10 337 2275342 jika-masih-bandel-dpr-minta-cakada-pelanggar-protokol-kesehatan-didiskualifikasi-jla4TokAD5.jpg

JAKARTA – Pemerintah bakal memberikan sanksi calon kepala daerah (cakada) yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Sanksi yang diberikan berupa penundaan pelantikan bagi pemenang Pilkada serentak 2020 jika terbukti melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas mendukung kebijakan yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu. Sebab, memang harus ada sanksi untuk calon kepala daerah yang tidak peduli keselamatan masyarakat.

“Bagus tuh. Intinya memang harus ada punishment untuk cakada yang tidak peduli keselamatan masyarakat dengan mengabaikan protokol Covid,” ujarnya kepada Okezone, Kamis (9/10/2020).

Baca Juga: Menang Pilkada tapi Langgar Protokol Kesehatan, Siap-Siap Paslon “Disekolahkan” 6 Bulan 

Menurut Yaqut Cholil, kalau sudah diperingatkan berkali-kali calon kepala daerah tersebut masih “bandel” maka lebih baik didiskualifikasi. “Yaa. Diingatkan. Kalau beberapa kali diingatkan masih bandel, diskualifikasi saja. Tapi yaa aturannya harus disediakan,” ujarnya.

Pilkada di tengah pandemi, sambung Yaqut, para peserta Pilkada harus menyesuaikan strategi kampanyenya dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Misalnya, bisa dengan manfaatkan teknologi, sehingga tidak perlu mengumpulkan banyak massa.

“Ikuti protokol. Manfaatkan teknologi. Misalnya, bisa kampanye secara virtual atau media sosial. Toh nggak kalah efektif dengan kampanye konvensional yg mengumpulkan banyak massa,” ujarnya.

Baca Juga: Bawaslu Lapor ke Kemendagri, Banyak Calon di Pilkada Langgar Protokol Kesehatan

(Ari)

  • #Virus Corona
  • #DPR RI
  • #Pilkada 2020
  • #pilkada serentak 2020
  • #Protokol Kesehatan

Next Post

Dukung Rem Darurat, DPRD DKI Harap Bukan Hanya Aturan di Atas Kertas

Kam Sep 10 , 2020
JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendukung penuh langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan untuk menarik rem darurat atau emergency brake dan kembali pada PSBB awal sebelum transisi. “Kita dukung, dari awal saya sudah kirim pesan ke publik kalau DKI warning. Memang emergency brake yang […]