Enggan Beri Sanksi ke Pelanggar Prokes, Wali Kota Bekasi: Ini kan Penyakit Sama-Sama

https: img.okezone.com content 2020 09 15 338 2277788 enggan-beri-sanksi-ke-pelanggar-prokes-wali-kota-bekasi-ini-kan-penyakit-sama-sama-OfqJeSslYK.jpg

BEKASI – Setelah jam malam kembali diterapkan seiring dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total di DKI, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan membubarkan warganya yang kedapatan masih berkerumun.

“Ya tadi dibubarkan. Artinya kita mencegah terjadinya penularan terjadinya berkerumun orang diantisipasi dengan langkah-langkah tadi,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Sementara mengenai penindakan terhadap warga yang belum menerapkan protokol kesehatan (prokes) seperti masker, pria yang disapa Pepen itu mengaku belum akan memberikan sanksi.

“Masker belum kena sanksi, karena kita telah menyediakan. Saat kita tahap pertama menyediakan masih 2,4 jutaan (masker), Maret sampai sekarang kita menyediakan 1,2 juta. Kita persuasif dulu,” kata Pepen.

Dalam kondisi pademi virus corona atau Covid-19 ini, klaim Pepen, tidak tepat bila menerapkan sanksi bagi masyarakat untuk memberikan efek jera.

“Ya kita dalam kondisi begini tidak elok juga melakukn sanksi, ini kan penyakit sama-sama,” kata politikus Golkar ini.

Diketahui, Pemkot Bekasi baru saja menggelar rapat terkait dengan kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kembali menerapkan PSBB secara total atau seperti awal-awal terjadinya pademi virus corona.

Pemkot Bekasi sendiri telah menyiapkan langkah-langkah untuk kembali memperketat aktivitas warganya. Salah satu yang akan ditempuh yakni kembali membatasi jam malam.

“Nanti lagi dirumuskan. Tapi kalau sekarang RS biasanya kan sudah lewat dari jam 8, sekarang kita batasi. Tempat yang protokol ya, jarak. Jadi pada saat selesai itu dia boleh buka tapi hanya dengan drive trhu,” jelas dia.

(kha)

  • #Kota Bekasi
  • #Indonesia Lawan Corona
  • #Covid-19
  • #Corona Virus
  • #Virus Corona

Next Post

Lawan Covid-19, Pemprov Sumut Berencana Isolasi Pulau Nias

Sel Sep 15 , 2020
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana mengisolasi Pulau Nias. Isolasi direncanakan selama 14 hari. Rencana isolasi itu diungkapkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi saat rapat koordinasi bersama Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan para Gubernur serta Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) dari 8 Provinsi. Edy Rahmayadi mengikuti rapat […]