DPR Bantah Revisi UU MK sebagai Barter Politik

https: img.okezone.com content 2020 09 09 337 2274759 dpr-bantah-revisi-uu-mk-sebagai-barter-politik-lFwdfd5bKU.jpg

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menegaskan, revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dilakukan sebagai akibat dari keputusan MK itu sendiri dan sudah ada pada periode DPR sebelumnya. Dirinya menyesalkan adanya tuduhan bahwa revisi UU ini sebagai barter politik.

”Kami menyesalkan adanya tuduhan barter dengan RUU ini dan itu. Justru, tuduhan itu merendahkan martabat sembilan hakim konstitusi itu sendiri,” kata Taufik dalam Forum Legislasi bertema “RUU Mahkamah Konstitusi: Bagaimana Memperkuat Kekuasaan Kehakiman?” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menurut politikus Partai Nasdem ini, penghapusan periodesasi hakim konstitusi dalam UU tersebut, diharapkan agar mereka ini tidak berpikir lagi untuk mendapat posisi lainnya di luar MK. ”Melainkan mereka harus menjadi negarawan dan mengabdi sepenuhnya untuk rakyat, bangsa dan negara,” ujarnya.

Baca Juga: DPR-Pemerintah Sepakat Bahas Revisi UU MK 

RUU MK ini, kata Taufik, termasuk ke dalam kategori RUU kumulatif dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2020, yakni RUU yang disusun sebagai akibat tindak lanjut dari putusan MK terhadap UU tertentu yang harus mengalami perubahan akibat putusan MK tersebut.

”Karena itu, akibat adanya putusan-putusan MK terhadap UU MK maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU MK yang mengacu pada putusan-putusan MK tersebut,” tambah Taufik.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan, revisi UU MK ini seperti UU ”Halilintar” atau petir disiang hari bolong karena mengagetkan banyak pihak. ”Saya ibaratkan juga seperti Covid-19, datang tiba-tiba, diam-diam, tetapi mematikan,” katanya.

Menurut Benny, saat itu, Demokrat adalah salah satu fraksi yang menolak pembahasan RUU tersebut karena bersamaan dengan pandemi Covid-19. Namun, sebagai partai oposisi, pihaknya kalah suara. Hingga akhirnya Komisi III dalam rapat kerja dengan pemerintah menyepakati untuk membahas lebih lanjut RUU ini.

”Tidak ada yang dibahas karena tak ada isinya. Ada yang tanya kok cepat sekali? Jangankan satu minggu, satu malam pun bisa. Jadi enggak usah ditanya itu kenapa cepat sekali. Memang ada yang bahas, yang dibahas dikit,” katanya.

Benny mengatakan, substansi UU ini adalah masa jabatan hakim MK. Dalam draf RUU yang diajukan Dewan, usia minimum 60 tahun dan maksimum 70 tahun. Pemerintah kemudian mengubah minimum 55 tahun dan masa pensiun 70 tahun.

”Sampai tahun 2024 tidak akan ada hakim MK yang dipensiunkan dan tidak ada yang berhenti,” katanya.

Pakar Hukum Leopold Sudaryono mengatakan, pembahasan UU ini yang dilakukan secara kilat dan tertutup ada konsekuensi yang harus dihadapi. Pertama, hal ini akan berkontribusi ke semakin apatisme masyarakat terhadap proses pembentukan undang-undang.

”Kedua, harus saya katakan kualitas pembahasan yang hanya di dalam pagar DPR, itu tentu tidak akan sebaik apabila mendapatkan masukan dari masyarakat,” tuturnya.

Dia khawatir ada preseden yang kurang baik terhadap proses legislasi, terutama di saat pandemi bahwa ada kecenderungan yang penting cepat supaya tidak banyak perdebatan.

(Ari)

  • #mahkamah konstitusi
  • #RUU Mahkamah Konstitusi
  • #DPR RI
  • #Revisi Undang-Undang
  • #Revisi UU MK

Next Post

Antisipasi Klaster Keluarga, Epidemiolog: Masyarakat Harus Diberi Pemahaman Terus-menerus

Rab Sep 9 , 2020
JAKARTA – Kasus Covid-19 di Indonesia kian bertambah setiap harinya. Bahkan, saat ini sudah menembuh angka 200.035  lebih kasus positif Covid-19.  Sejauh ini, ada sejumlah klaster yang patut diwaspadai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun turut mengingatkan agar berhati-hati terhadap klaster keluarga, klaster perkantoran, dan klaster pilkada 2020. Merespons hal tersebut, […]