Dimintai Klarifikasi, Informasi Anies dan Ridwan Kamil Dibutuhkan soal Kerumunan Habib Rizieq

https: img.okezone.com content 2020 11 20 337 2312757 dimintai-klarifikasi-informasi-anies-dan-ridwan-kamil-dibutuhkan-soal-kerumunan-habib-rizieq-goQYbcmFMH.jpg

JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan, pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lantaran Polri ingin mengklarifikasi kerumunan massa Habib Rizieq Shihab.

“(Dugaan) pelanggaran protokol kesehatan itu ada UU Karantina Wilayah. Atas dasar itu, Polri melakukan penyelidikan. Jadi penyelidikan itu mengklarifikasi dan untuk mencari informasi,” kata Edi saat dihubungi, Jumat (19/11/2020).

Edi menegaskan, pemanggilan Anies dan Kang Emil bukan karena keduanya bersalah lantaran pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan massa Imam Besar FPI tersebut, baik di Petamburan dan Megamendung.

Penyidik, lanjut dia, turut memanggil ketua RT/RW, lurah, camat, hingga biro hukum Pempro DKI dan Jabar guna mendapatkan informasi dan klarifikasi atas kejadian kerumunan massa tersebut.

“Mereka dipanggil bukan karena mereka bersalah. Tidak. Mereka dipanggil karena dibutuhkan informasinya. Misalnya gubernur ditanya apa yang sudah dilakukan dan ditanya apakah tahu habib akan melakukan ini,” jelas Edi.

Pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta itu menambahkan, penyidik mendalami apa saja yang telah dilakukan Pemprov DKI dan Pemprov Jabar dalam menegakkan protokol kesehatan di wilayah administratifnya.

“Sudah ada imbauan belum. Kalau katanya sudah. Ya sudah. Dia sebagai gubernur memang tanggung jawabnya seperti itu. Mengingatkan masyarakat. Harus dipahami dia dipanggil bukan karena salah, bukan. Ini untuk bahan klarifikasi,” jelas Edi.

Mantan Komisioner Kompolmas itu menjelaskan, penyidik nantinya akan menggelar perkara usai mendapatkan informasi dari klarifikasi kepada Anies dan Kang Emil.

Kemudian, lanjut Edi, hasil gelar perkara itu nantinya akan menentukan apakah ada unsur pidana atau fakta hukum yang dilanggar sebelum memutuskan untuk melanjutkan kasus duggan pelanggaran protokol kesehatan di acara Habib Rizieq naik ke tingkat penyidikan.

“Bisa ada, bisa tidak (tersangka). Kalau saya berpandangan melihat dari kinerja gubernur itu sudah banyak melakukan upaya. Tapi kita tidak tahu juga,” sambung dia.

Edi menambahkan, kerumunan massa Habib Rizieq mulai dari Bandara Soetta, Megamendung, hingga Petamburan merupakan gagalnya Polri dalam mendeteksi dini potensi kerumunan dalam setiap kegiatan Imam Besar FPI itu.

Baca Juga : Ridwan Kamil Bakal Hadiri Panggilan Bareskrim Hari Ini

“Kejadian itu banyak kritikan dan Kapolri mencopot Kapolda Metro dan Jabar. Bagaimana pun juga menurut kami itu terjadi karena deteksi dini (gagal). Kalau tidak ilmu di intelijen itu ancaman itu kurang terdeteksi dengan cepat,” tutur dia.

Baca Juga : Soal Kerumunan Habib Rizieq, Ridwan Kamil Singgung Perbedaan Kewenangan di Jabar dengan DKI

1
2

  • # Protokol Kesehatan Covid-19
  • #Pelanggaran Protokol Covid-19
  • #habib rizieq
  • #Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
  • #Ridwan Kamil

Next Post

Pakar Hukum : Instruksi Mendagri Tak Bisa Berhentikan Kepala Daerah

Jum Nov 20 , 2020
JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid mengatakan, instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan kepala daerah. Fahri menerangkan, Instruksi Mendagri 6/20 tersebut untuk pengendalian penyebaran Covid-19, dan bukan produk hukum yang berisi perangkat […]