Di Zaman Agus Rahardjo, KPK Sudah Ingatkan Juliari soal Bansos

https: img.okezone.com content 2020 12 06 337 2322489 di-zaman-agus-rahardjo-kpk-sudah-ingatkan-juliari-soal-bansos-XICEhSFjkl.jpg

JAKARTA – Ketika Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) dipimpin Agus Rahardjo, Juliari Peter Batubara rupanya telah diwanti-wanti agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran bantuan sosial (Bansos).

Saat itu, Juliari baru menjabat mensos 12 hari, di mana pada Senin 4 November 2019, Juliari mengunjungi kantor KPK untuk meminta saran KPK sekaligus membangun sinergisitas pemberantasan korupsi di Kementerian Sosial (Kemsos).

Agus menuturkan, bansos harus tepat sasaran. Artinya, bantuan tersebut harus diberikan kepada orang yang membutuhkan agar tujuan penyelenggaraan program itu tercapai. “Bantuan sosial itu kalau lebih akurat akan jauh lebih efektif untuk siapa yang memang betul-betul membutuhkan,” ujar Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 4 November 2019.

Terkait itu, Agus menuturkan, KPK sangat menginginkan agar dalam waktu dekat pemerintah segera memiliki data akurat mengenai orang miskin. Selama ini ketidakakuratan data kerap menjadi masalah. “Antara lain, sebetulnya gas melon (gas 3 kg) itu untuk orang miskin kan? Tapi gas melon itu ke mana-mana, padahal subsidinya sangat besar. Jadi, kami menyebutkan angka sekitar Rp70 triliun menjadi subsidi itu kan sangat tidak efisien,” ucap Agus.

Tapi hari ini, Juliari malah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bansos Covid-19. Juliari diduga telah menerima suap sebesar Rp8,2 miliar terkait pengadaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 periode pertama.

Uang itu diterima Juliari melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos), Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono. Kemudian, Juliari diduga bakal kembali menerima uang Rp8,8 miliar dari pengadaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 periode kedua.

Baca Juga : Juliari Peter Batubara, Mensos Ketiga yang Berurusan dengan KPK

Duit tersebut dikumpulkan dari pelaksanaan paket bansos sejak Oktober hingga Desember 2020. Jika dijumlah, total keuntungan yang diduga didapat Juliari Batubara dari pengadaan bansos Covid itu sebesar Rp17 miliar. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Para tersangka itu yakni Mensos Juliari P Batubara; PPK Kemensos, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono. Kemudian, ada dua pihak swasta selaku pemberi suap yakni Ardian IM (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

(aky)

  • #KPK OTT Pejabat Kemensos
  • #Juliari P Batubara
  • #Korupsi Bansos Covid-19
  • #KPK

Next Post

Penggunaan kecerdasan buatan direkomendasikan untuk kegiatan humas

Ming Des 6 , 2020
Jakarta – Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk kegiatan kehumasan merupakan salah satu rekomendasi dari gelaran Konvensi Nasional Humas (KNH) 2020. "Humas harus inovatif dengan cara membangun ekosistem kecerdasan AI dan humas harus bisa menggunakan AI sebagai influencer," ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia […]