Cegah Korupsi, KPK Turun Tangan Urus Aset Bermasalah di NTB

https: img.okezone.com content 2020 11 10 337 2307573 cegah-korupsi-kpk-turun-tangan-urus-aset-bermasalah-di-ntb-o8dniakLLp.jpg

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal turun tangan mendatangi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyelesaikan aset-aset bermasalah di Gili Trawangan. Rencananya, KPK akan menemui Gubernur NTB, Zulkiflimansyah dan jajaran Pemerintah Provinsi terkait, untuk membahas aset bermasalah tersebut pada bulan ini.

“Betul. Tim akan melakukan monev (monitoring dan evalusi) bulan ini,” kata Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2020).

Dari kegiatan monitoring evaluasi berkala yang dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di NTB, tercatat ada 7.848 bidang tanah atau sekira 46 persen dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemda masih belum bersertifikat.

Menurut Ipi, KPK tak hanya melakukan pendampingan tata kelola pemerintahan di daerah NTB saja. KPK bahkan menemukan hampir di setiap daerah terdapat aset bermasalah. Salah satunya, aset yang belum disertifikasi, dalam penguasaan pihak ketiga, atau bahkan dalam proses hukum dengan pihak ketiga.

Selain itu, ada juga aset pemekaran yang belum diserahkan. Kemudian, ada pula yang belum diserahterimakannya prasarana, sarana dan ultilitas (PSU) oleh pengembang kepada pemda, dan lain sebagainya.

KPK mendorong untuk dilakukan penertiban dengan melakukan legalisasi dan penguasaan oleh negara atau daerah. Upaya pemulihan aset-aset tersebut, ditekankan Ipi, dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara atau daerah.

“Demikian juga terkait pemanfaatan aset, KPK menemukan beberapa kontrak dan kerja sama dalam pemanfaatan aset negara perlu ditinjau ulang terkait optimalisasi kontribusi untuk penerimaan negara,” kata Ipi.

Di kesempatan lain, Karo Hukum Setda NTB, H Ruslan Abdul Gani mengatakan Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan, tak kunjung diberikan Pemprov NTB kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Menurutnya, upaya memperjelas aset pemprov yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) baru sebatas pemberian somasi. Somasi dilakukan sebanyak dua kali.

Ruslan mengatakan, pemprov sebenarnya sudah membuat rancangan SKK dan tinggal diajukan saja ke Kejati NTB. Namun, mereka masih menunggu draf SKK dari kejaksaan yang nantinya dikombinasikan dengan draft milik pemprov.

“Kita mau rumuskan seperti apa model SKK. Kalau draft dari kejaksaan sudah ada, nanti tinggal kita bahas lagi,” ujarnya.

Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto sebelumnya pernah mengatakan, perjanjian pemprov dan PT GTI harus ditinjau ulang. Hanya saja, sambung Nanang, mereka belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai persoalan perjanjian. Sebab, belum menerima SKK.

“Makanya, kita tunggu dulu SKK resmi dari pemerintah seperti apa,” katanya.

Selain aset yang belum bersertifikat, KPK juga memfasilitasi proses penyelesaian aset bermasalah sebagai akibat dari pemekaran wilayah dan pencatatan administratif yang tidak tertib. Beberapa aset berupa tanah dan bangunan menjadi sumber konflik beberapa tahun terakhir di antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat

Aset yang menjadi sengketa tersebut berupa lapangan Malomba, lapangan pacuan kuda Selagalas, pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di lingkungan Bugis Ampenan, bangunan kantor BPP Bertais, tanah kebun bibit, pusat perbelanjaan Mataram, serta fasum dan fasos perum perumnas di Kelurahan Tanjung Karang.

Sebelumnya, Pemprov NTB memberikan tenggat waktu hingga Maret kepada PT Gili Trawangan Indah (GTI) untuk menunaikan butir-butir kontrak atas pengelolaan lahan seluas 65 hektare di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Jika tidak, dilaksanakan izinnya akan dicabut.

“Kita berikan peringatan sampai Maret 2020. Kalau tidak kontrak GTI diputus. Tapi memang ini belum keputusan resmi dari Tim Terpadu,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, H Muhammad Rum.

1
2

  • #korupsi
  • #NTB
  • #Gili Trawangan
  • #KPK

Next Post

Kejagung Periksa 2 Mantan Pejabat BTN dalam Kasus Gratifikasi Eks Dirut BTN

Sel Nov 10 , 2020
Jakarta – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi atau suap yang menyeret mantan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) H Maryono. Hari ini penyidik memeriksa dua mantan pejabat BTN sebagai saksi dalam perkara ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono mengatakan dua mantan […]