Bima Arya Nilai Kepala Daerah Langgar Prokes Tidak Bisa Dicopot Begitu Saja

https: img.okezone.com content 2020 11 20 338 2312722 bima-arya-nilai-kepala-daerah-langgar-prokes-tidak-bisa-dicopot-begitu-saja-5g3TXpMTlR.jpg

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto merespons Instruksi Mendagri Tito Karnavian terkait penegakan prokotol kesehatan Covid-29 yang dimana kepala daerah yang melanggar dapat dicopot dari jabatannya. Ia menilai itikad tersebut memang baik, tetapi tidak mudah.

“Jadi saya lihat itikadnya baik Pak Menteri, tetapi harus hati-hati. Tidak bisa semudah itu,” kata Bima, kepada wartawan di Balai Kota Bogor, Kamis (19/11/2020).

Bima mengatakan, kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Jika ada kepala daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ada Undang-Undang yang mengatur, tetapi butuh proses panjang.

“Kepala daerah itu langgsung dipilih oleh rakyat, itu filosofinya. Sehingga tidak begitu saja bisa diberhentikan. Namun UU itu mengatur apabila kepala daerah itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau melanggar UU itu ada jalan. Tapi itu prosesnya cukup panjang dan harus ada pembuktian. Kenapa? Agar tidak ada politisasi. Jadi tidak seperti di zaman dulu kepala daerah yang ditunjuk langsung bisa dicopot dan sebagainya. Sekarang enggak,” ucapnya.

Menurutnya, kepala daerah melindungi dan menjamin ketertiban seluruh warga. Ketika dianggap melanggar protokol kesehatan, harus dicari tahu terlebih dahulu tidak bisa serta merta disimpulkan begitu saja.

“Tidak bisa disimpulkan begitu saja. Karena kalau kinerja itu diadilinya ketika Pemilu. Ketika kinerja, ada sanksi sosial kinerja. Tapi kalau perbuatan kriminal, ada UU yang dilanggar, itu boleh diberhentikan. Nah itulah yang harus dibuktikan. Jadi gak begitu aja karena ada kerumunan dibiarkan, diberhentikan, gak bisa. Kan harus didalami kenapa kerumunan terjadi, motifnya, apa langkah kepala daerah,” ujar Bima.

Politisi PAN itu mencontohkan jika suatu daerah ada demonstrasi pastinya, kepala tidak bisa langsung diberhentikan begitu saja terkait protokol kesehatan. Kuncinya adalah koordinasi antar instansi.

“Misal sekarang kan ada demo, saya berikan surat bahwa jangan demo. Kan itukan ikhtiar kita. Tapi kalau ketika mereka tetap demo, apakah kemudian saya harus dicopot? Kan enggak juga harus dilihat dulu. Jadi kuncinya koordinasi dan sinergi. Kepala daerah enggak bisa sendiri. Terutama ketika skala massa besar. Ini bisa diantisipasi lebih awal dengan koordinasi Forkopimda,” terang Bima.

Sejauh ini, ia menilai bahwa koordinasi pemerintah daerah dengan instansi terkait sudah baik dalam dalam penanganan Covid-19. Namun, dalam permasalahan protokol kesehatan terkait beberapa kegiatan Habib Rizieq disinyalir dibumbui politik.

“Kalau bicara Covid saja menurut saya koordinasinya baik. Tapi kektika campur aduk politik ini yang membuat situasinya berbeda. Ya ini kan fenomena Habib Rizieq ini ada politik di situ sudah pasti. Bukan hanya sekedar protokol kesehatan, itu ada politik di situ. Ini yang membuatnya menjadi berbeda dan kita harus hati-hati sikapi itu,” harapnya.

Sejatinya, sebagai pemimpin harus bertindak atau menentukan langkah bukan karena politik. Akan tetapi, adanya pencopotan sejumlah pejabat imbas pelanggaran protokol kesehatan bukan karena politik.

“Apapun alasannya itu ikhtiar maksimal supaya tidak terjadi kerumunan. Bukan, saya tidak menyebut seperti itu (pencopotan pejabat karena politik). Tapi secara keseluruhan fenomena Habib Rizieq ini ada muatan politiknya. Tidak seperti misalnya gini, ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 200 orang di kelurahan belum tentu politik. Tapi kalau ini (Habib Rizieq) muatan politiknya besar,” tuturnya.

Baca Juga : Yusril Tegaskan Mendagri Tak Bisa Copot Kepala Daerah yang Langgar Protokol Kesehatan

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam instruksi yang berlandaskan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah itu memiliki Pasal 78 yang bisa membuat seorang kepala daerah dapat dicopot dari jabatannya.

Baca Juga : Ini Isi Lengkap Instruksi Mendagri soal Sanksi Bagi Kepala Daerah

1
2

  • #Wali Kota Bogor Bima Arya
  • #Bima Arya
  • #Covid-19
  • #Pelanggaran Protokol Covid-19
  • #Virus Corona
  • #Mendagri
  • #Instruksi Mendagri
  • #Covid-19

Next Post

Respons Mundurnya Para Relawan Satgas, Doni Monardo: 3 Bulan Saya Tinggal di Kantor

Jum Nov 20 , 2020
KLATEN – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo angkat bicara terkait mundurnya sejumlah relawan Satgas Penanganan Covid-19. Doni Monardo meminta jika ada masalah, tidak disikapi secara emosional. “Saya selaku ketua Satgas yang juga membawahi ribuan relawan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada […]