Banjir Masih Hantui Warga Jakarta, DPRD DKI Minta Normalisasi Sungai Jadi Prioritas

https: img.okezone.com content 2020 10 05 338 2288915 banjir-masih-hantui-warga-jakarta-dprd-dki-minta-normalisasi-sungai-jadi-prioritas-gRJiVp8tl0.jpg

JAKARTA – Genangan yang terjadi di sejumlah wilayah Ibukota pasca-diguyur hujan Minggu 4 Oktober harusnya bisa diantisipasi. Normalisasi sungai dan saluran harus segera dilakukan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyayangkan masih banyaknya genangan di sejumlah wilayah pasca hujan Minggu kemarin. Menurutnya, apabila Pemprov DKI Jakarta melanjutkan normalisasi, genangan tersebut bisa diantisipasi.

“Dari tahun ke tahun sebelumnya kan penyebabnya sudah diketahui. Karena dangkal dan menyempitnya sungai, waduk dan saluran. Harusnya itu segera dinormalisasi,” kata Yuke Yurike saat dihubungi, Senin (5/10/2020).

Yuke menjelaskan, pada saat musim kemarau, seharusnya Pemprov DKI Jakarta mengerjakan beberapa penyebab terjadinya genangan. Mulai dari pengerukan, pelebaran, pembuatan sodetan, refungsi saluran air dan sebagainya atau biasa disebut normalisasi atau naturalisasi seperti yang digadang gadangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Politisi PDI Perjuangan itu mengakui bahwa anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) pada tahun ini mengalami refocusing akibat pandemi. Namun, apabila program penanganan banjir menjadi prioritas, normalisasi atau naturalisasi bisa terus berjalan.

“Saya tidak melihat Pemprov DKI Jakarta serius menjalankan program pengendalian banjir. Sejak 2017 normalisasi terhenti akibat adanya program naturalisasi yang sampai saat ini belum terlihat,” pungkasnya.

Naturalisasi sungai merupakan program prioritas Gubernur Anies dalam mengendalikan banjir Jakarta. Naturalisasi sendiri merupakan penataan bantaran sungai yang lebih ramah lingkungan. Konsep naturalisasi memperlebar sungai dengan mengikuti bentuk alur sungai

Sedangkan normalisasi adalah yakni mengembalikan bentuk sungai sesuai dengan peruntukan serta bentuk awalnya. Sayangnya, sejak memimpin DKI pada 2017 lalu, naturalisasi belum berjalan maksimal dan banjir masih menghantui warga bantaran kali.

(kha)

  • #Pemprov DKI Jakarta
  • #DPRD DKI Jakarta
  • #Naturalisasi Sungai
  • #Normalisasi Sungai
  • #Banjir Jakarta

Next Post

Tanggap Covid-19, Pemkot Bogor Hapus Denda dan Pengurangan Pajak BPHTB

Sen Okt 5 , 2020
BOGOR – Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali mengeluarkan tiga kebijakan meringankan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Yakni, untuk memperpanjang insentif pajak daerah bagi wajib pajak pembayaran periode 1 Oktober hingga 18 Desember 2020. Pertama, pembebasan penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak daerah untuk masa pajak […]