Arief Budiman Diberhentikan, DPR Sebut KPU dan DKPP Kerap Berseteru

https: img.okezone.com content 2021 01 14 337 2344094 arief-budiman-diberhentikan-dpr-sebut-kpu-dan-dkpp-kerap-berseteru-ZnqsAftsYu.jpg

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Arief Budiman dicopot dari jabatannnya oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu ( DKPP ).

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menilai pencopotan tersebut adalah preseden yang tidak baik. Ia memandang terdapat persoalan antara KPU dengan DKPP.

“Tentu ini preseden yang tidak baik. Ada ketegangan berterusan antara KPU dan DKPP,” ujar Mardani saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/1/2021).

 Baca juga: Dipecat dari Ketua KPU, Arief Budiman: Saya Tidak Pernah Lakukan Kejahatan! 

Mardani menuturkan, Jika berkaitan dengan penegakkan hukum dan etika, maka DKPP tentu punya independensi. Namun menurutnya diperlukan komunikasi antar kedua lembaga tersebut.

“Tapi dialog dan komunikasi bisa juga dijalankan agar semua penyelenggara pemilu dapat amanah menunaikan tugasnya,” beber dia.

Baca juga:  Evi Novida: Putusan DKPP Copot Arief Budiman dari Ketua KPU Berlebihan

Sebelumnya diwartakan pencopotan tersebut dibacakan dalam sidang DKPP yang digelar pada Rabu (13/1/2021) dan disiarkan secara daring.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir. Dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku ketua KPU sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Muhammad.

Dalam putusan itu DKPP juga mengabulkan pengaduan dari pengadu sebagian. Kemudian memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan.

“Serta memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut,” ujarnya.

(wal)

1
1

  • #Arief Budiman Diberhentikan
  • #KPU RI
  • #DKPP
  • #DPR RI
  • #Ketua KPU RI Arief Budiman

Next Post

Ini Alasan Kenapa Trump Dimakzulkan

Kam Jan 14 , 2021
WASHINGTON – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) memberikan suara 232-197 pada Rabu (13/1) untuk memakzulkan Presiden Donald Trump untuk kedua kalinya. Trump dimakzulkan atas perannya dalam kerusuhan 6 Januari dan pengepungan Capitol AS. Partai Demokrat di DPR mengajukan keputusan pemakzulan pada Senin (11/1) terhadap Trump karena dianggap menghasut […]