Apakah Kasus Soal quot;Anies Diejek Megaquot; Melanggar Kode Etik Guru?

https: img.okezone.com content 2020 12 17 338 2329107 apakah-kasus-soal-anies-diejek-mega-melanggar-kode-etik-guru-d6KUpXKZfa.jpg

JAKARTA – Federasi Guru Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FGTHSI) buka suara soal polemik antara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Guru SMPN 250 Sukirno. Polemik tersebut ketika Sukirno membuat soal ujian dengan menyebut Anies selalu diejek Mega.

Nama tersebut dipersoalkan karena dianggap merujuk kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Pembina FGTHSI Didi Suprijadi menuturkan, soal yang diberikan oleh Sukirno sebenarnya telah sesuai dengan kisi-kisi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Menurutnya, soal tersebut tersedia dalam kurikulum dengan tema karakter sabar.

“Anies selalu diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam. Walaupun demikian Anies tidak pernah marah. Perilaku Anies merupakan contoh? -pemaaf -istiqamah -sabar -ikhlas. Soal ini sebetulnya murni sesuai kisi-kisi untuk mata pelajaran agama sesuai kurikulum dalam tema karakter sabar,” kata Didi ketika dihubungi, Kamis (17/12/2020).

Dia menuturkan, secara tertulis soal ujian tersebut hanya menyebutkan Anies, bukan Anies Baswedan. Selain itu, di dalam soal tidak disebutkan jabatan, seperti halnya jabatan gubernur.

“Tertulis Mega juga tidak menyebutkan Mega itu Megawati atau presiden ke-5,” tuturnya

Dia menjelaskan, penulis soal hanya hendak menggambarkan karakter sabar. Dia menilai persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan.

Baca Juga: Ini Alasan Guru SMP di Cipete Buat Soal Ujian “Anies Diejek Mega”

“Pembuatan soal itu sesuai kisi-kisi dan tentunya sudah melalui validasi oleh atasan guru, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum,” ucapnya.

Dia berpesan, persoalan ini hendaknya tidak dibawa ke politik, karena dalam soal tidak ada menyangkut nama jabatan atau pangkat seseorang. Menurutnya, guru sebagai pekerjaan profesi, dilindungi undang-undang.

“Perlindungan hukum bagi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) UUGD mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman perlakuan diskriminatif

Intimidasi, atau perlakuan tidak adil,” ucapnya.

Dia menuturkan, dalam menjalankan profesinya wajib dilindungi. Perlindungan itu dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendikbud, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, serta organisasi profesi.

“Guru dalam menjalankan profesinya tidak bisa langsung dipolisikan atau dipidana kecuali sudah dinyatakan melanggar kode etik oleh organisasi profesinya mungkin dalam hal ini PGRI,” katanya.

(kha)

  • #DPRD DKI Jakarta
  • #Guru SMP
  • #Anies
  • #Megawati

Next Post

Berebut Bingkisan Natal, 2 Orang di Nigeria Tewas Terinjak-Injak

Kam Des 17 , 2020
LAGOS – Kepolisian Negara Bagian Rivers, Nigeria mengonfirmasi kematian dua orang yang terinjak-injak dalam sebuah acara di mana sebuah organisasi non-pemerintah membagikan paket Natal. Insiden itu terjadi pada Selasa (15/12/2020) saat anggota organisasi bernama Inksnation mengepung salah satu kantornya di Rumuodara. Para anggota berebut paket Natal yang dibagikan organisasi itu, […]