Amankan Pilkada di Jateng, 14.575 Polisi Dilarang Grudak-gruduk

SEMARANG – Sebanyak 14.575 personel Polda Jawa Tengah diterjunkan untuk pengamanan Pilkada Serentak 2020. Mereka dipastikan dalam kondisi sehat dan selama pengamanan dilarang melakukan aktivitas yang berpotensi terjadinya klaster Covid-19.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi memberi peringatan keras terhadap anggotanya agar cakap dalam bertugas. Pergeseran pasukan hanya dilakukan dari Mapolda Jawa Tengah untuk selanjutnya langsung menuju PPK tujuan masing-masing.

“Saya sudah warning kepada Kapolres, bahwa tidak ada lagi nanti serpas (pergeseran pasukan) di Polres. Semua sudah diarahkan sesuai dengan tupoksinya langsung ke PPK, itu untuk menghindari adanya kerumunan,” kata Luthfi saat Apel Pergeseran Pasukan di Mapolda Jateng, Sabtu (5/12/2020).

“Karena Polres itu biasanya lapangannya kecil, sehingga kita tidak mau terekspos anggota PAM yang ngruwel (berkerumun), grudak-gruduk. Jadi mereka langsung digeser di wilayahnya masing-masing,” kata dia.

Baca Juga : Polisi Tak Bawa Senjata Api saat Amankan Pilkada

Jenderal bintang dua itu menyatakan, selain di Jawa Tengah juga terdapat pasukan Brimob yang diterjunkan untuk pengamanan Pilkada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka diminta segera mengenali lokasi tujuan serta berkoordinasi dengan petugas setempat.

“Dengan harapan pertama, Anda akan kenali wilayah itu, yang kedua Anda bisa koordinasi petugas KPPS. Yang ketiga Anda sudah tahu Brimob itu cumeu, cuaca medan musuh, di mana PPK itu kita kuasai. Sehingga tidak ada alasan karena Anda tidak tahu jalan, kemudian tidak tahu jumlah PPK-nya, tidak tahu petugasnya, koordinasi kepada siapa,” tegas Luthfi.

(aky)

  • #Polda Jateng
  • #pilkada serentak 2020
  • #Pengamanan Pilkada 2020

Next Post

Juliari Peter Batubara, Mensos Ketiga yang Berurusan dengan KPK

Ming Des 6 , 2020
JAKARTA – Penetapan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus suap oleh KPK semakin menambah daftar panjang menteri yang tersandung kasus korupsi. Sepanjang era reformasi, Juliari adalah menteri sosial (mensos) ketiga yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pendahulu Juliari yang sudah lebih dulu terjerat korupsi dan telah dipidana adalah Bachtiar […]