Jakarta () – Kemacetan masih menjadi salah satu masalah klasik di Jakarta. Setiap hari, saat pagi dan sore hingga menjelang malam, sejumlah ruas jalan di Ibu Kota diwarnai kedapatan kendaraan bermotor yang seakan menjadi pemandangan lumrah.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan penyebab kemacetan di Jakarta di nya karena jumlah perjalanan yang meningkat dua kali lipat sejak dekade terakhir.

Data dari the Study on Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP) Jabodetabek dan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) I dan II mengungkapkan pada 2010, total perjalanan mencapai 45 juta orang per hari. Jumlah itu kemudian melonjak pada 2018 menjadi 88 juta orang per hari.

Tak hanya itu, ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi terutama sepeda motor yang meningkat juga berperan menyumbang kemacetan.

Pada 2002, persentase penggunaan angkutan umum mencapai 52,7 persen dan sepeda motor sebanyak 27,5 persen.

Namun, pada 2018 penggunaan sepeda motor meningkat tajam menjadi 68,3 persen dan angkutan umum malah makin menyempit menjadi 6,9 persen.

Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor pribadi tak hanya menimbulkan kemacetan, namun memberi dampak terhadap penurunan kualitas udara yang berimbas kepada kesehatan.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2020 menyebutkan sektor transportasi menyumbang polusi udara terbesar yang di dalamnya termasuk polutan paling berbahaya yakni Partikulat Mikrometer (PM) 2,5 mencapai 67 persen.

Rinciannya, sepeda motor menyumbang 44,5 persen dan mobil sebesar 14,5 persen polusi udara berdasarkan kajian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal pada tahun 2019.
 

Arsip foto – Kemacetan terjadi di Jalan Raya Casablanca, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2022). /Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Integrasi tarif

Menyikapi fenomena itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki misi mengubah paradigma sistem transportasi di Ibu Kota, dari banyak menggunakan kendaraan pribadi menjadi penggunaan angkutan umum dan pejalan kaki.

Anies menyebut pembangunan yang berorientasi kendaraan pribadi atau car oriented development dialihkan menjadi pembangunan berbasis transit atau transit oriented development (TOD).

Salah satu upayanya adalah mewujudkan pelayanan transportasi terjangkau di nya melalui integrasi tarif angkutan umum massal di Jakarta.

Misi tarif yang terjangkau itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, ketika ia dilantik menjadi Gubernur DKI.

Lima tahun kemudian, Anies menetapkan besaran tarif integrasi mencapai maksimal Rp10 ribu melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 733 tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal untuk tiga moda transportasi yakni TransJakarta, MRT dan LRT.

Keputusan tersebut keluar setelah mendapat persetujuan dari DPRD DKI yang meminta tarif tidak boleh lebih besar dari Rp10.000 karena menggunakan dana Kewajiban Layanan Umum (PSO) agar tidak membebani pos anggaran APBD lain.

Tarif integrasi yang dikembangkan anak usaha BUMD, JakLingko itu diharapkan menarik minat lebih banyak warga Jakarta beralih menggunakan kendaraan umum.

"Kendaraan umum harus bisa menjadi pilihan rasional, bukan idealisme," kata Anies ketika meluncurkan integrasi tarif JakLingko di Stasiun MRT ASEAN, Jumat (7/10).

Sistem integrasi JakLingko terdiri dari integrasi fisik atau infrastruktur baik halte dan stasiun MRT dan LRT, jadwal layanan, rute, data dan informasi hingga tarif dan sistem pembayaran.

Untuk pembayaran, selain menggunakan kartu uang elektronik, juga menggunakan aplikasi JakLingko hingga pengembangan pembayaran berbasis pengenalan wajah atau face recognition.

Pemprov DKI melakukan uji coba integrasi tarif itu selama enam bulan sejak Juli-Desember 2022 dan dievaluasi setiap enam bulan.

Selain dari sisi infrastruktur transportasi, Anies juga mengintegrasikan aksesibilitas untuk pejalan kaki dan pesepeda, terutama menuju fasilitas publik, halte hingga stasiun.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengakui masih banyak yang belum menyadari bahwa alat transportasi utama manusia bukanlah kendaraan bermotor, melainkan kaki.

Untuk itu, ia merevitalisasi jalur pedestarian hingga 2022 mencapai 337,02 kilometer dan jalur sepeda mencapai 103,58 kilometer, berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI.

Adanya tarif integrasi didukung armada mikro trans saat ini mencapai 1.724 unit dengan 69 trayek dengan penumpang diperkirakan mencapai 234 ribu per hari.

Kemudian, armada TransJakarta baik melalui halte atau tanpa halte (Non BRT) mencapai 1.869 unit dengan 179 trayek dan jumlah penumpang mencapai satu juta orang per hari. TransJakarta juga menggunakan 30 bus listrik dan akhir 2022 menjadi 100 unit bus listrik.

MRT Jakarta sepanjang 16 kilometer dengan penumpang mencapai 123 ribu orang per hari dan LRT Jakarta sepanjang 5,8 kilometer dengan penumpang mencapai 4.462 orang per hari.

Dengan jangkauan itu, jumlah penumpang tiga moda transportasi (TransJakarta, LRT dan MRT Jakarta) pada 2020 mencapai satu juta orang atau naik dibandingkan 2016 mencapai 350 ribu orang.

Dengan realisasi itu, Pemprov DKI menyebut sebanyak 85 persen warga dekat dengan transportasi publik.

Meski begitu, agar lebih banyak warga menggunakan transportasi umum, penambahan armada yang terintegrasi mutlak dilakukan percepatan.

Apalagi, Anies menargetkan 10.047 unit armada transportasi tergabung integrasi hingga 2030, karena data Dishub DKI menyebutkan baru 4.397 armada yang terintegrasi JakLingko.

Arsip foto – Warga berjalan kaki di pedestarian di dekat Halte TransJakarta Bundaran HI di Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022). /Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Pengendalian kendaraan bermotor

Kebijakan pengendalian kendaraan bermotor di Jakarta juga dilakukan di nya dengan manajemen parkir yakni tarif parkir lebih mahal dua kali lipat jika belum lolos atau belum melakukan uji emisi kendaraan salah satunya diterapkan di IRTI Monas.

Selain itu, ada juga kawasan rendah emisi dengan mengubah kawasan tertentu menjadi area pejalan kaki penuh seperti di Kota Tua dan Tebet Eco Park hingga pengendalian dengan ganjil genap.

Meski demikian, nyatanya jumlah kendaraan di Jakarta justru semakin bertambah yang menyebabkan kemacetan masih menjadi pekerjaan rumah.

Anies menyebut saat awal dirinya memimpin Jakarta, jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota mencapai 19,5 juta unit. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota terus meningkat hingga pada 2021 mencapai 21,7 juta unit.

Sementara itu, soal ganjil genap, Dishub DKI mengungkapkan berdasarkan data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada 2019, sebanyak 37 persen pengguna mobil justru beralih menggunakan motor, saat penerapan ganjil genap. Sisanya, sebanyak 17 persen menggunakan ojek daring dan 27 persen beralih ke transportasi publik.

Di sisi lain, pembenahan dan peningkatan layanan transportasi umum tak hanya dilakukan di Jakarta, melainkan didorong di wilayah penyangga.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan pada 2018 diperkirakan sebanyak 6,6 juta pergerakan orang setiap hari ke Jakarta dari wilayah penyangga yakni Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

Sedangkan fasilitas angkutan umum di wilayah Bodetabek tidak sebaik Jakarta sehingga diperlukan kerja sama antarpemerintah daerah. "Sebanyak 95 persen lebih kawasan perumahan di Bodetabek tidak memiliki akses fasilitas angkutan umum," ucapnya.

Meski begitu, Anies mengklaim tingkat kemacetan pada 2021 di Jakarta mencapai 34 persen, berdasarkan kajian lembaga pemeringkat kemacetan kota dunia, Tomtom International BV.

Lembaga itu menjelaskan dalam perjalanan yang memakan waktu sekitar 30 menit saat kondisi lancar, bertambah 10 menit lebih lama

Tingkat kemacetan itu menempatkan Jakarta berada di peringkat lebih baik yakni posisi 46 setelah pada 2020 di peringkat 31 dari 404 kota di 58 negara.

Namun, lembaga internasional itu mengungkapkan pandemi COVID-19 menjadi penyebab atau faktor utama yang menurunkan tingkat kemacetan kota-kota besar dunia.

Sedangkan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebut tingkat kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta pada 2022 mencapai 48 persen, yang tergolong dalam level tidak nyaman dalam berkendara.

Solusi kemacetan di Ibu Kota Jakarta  tampaknya memang perlu dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya cukup perbaikan fasilitas dan regulasi yang mendukung di Jakarta, tapi juga diperlukan kerja sama antar-daerah di kawasan penyangga. Mobilitas orang di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakatnya, tapi juga dari luar, khususnya daerah penyangga.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © 2022