Sengketa Lahan Pemprov-Masyarakat Adat Besipae, Kapolda NTT Temui Warga

Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif berdialog dengan warga Besipae perihal sengketan lahan Pemprov NTT

Kupang

Bentrokan antara warga Desa Pubabu-Besipae, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) terjadi karena sengketa lahan. Guna menangani masalah ini, Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif menemui warga desa untuk meredam ketegangan.

“Saya mohon semua pihak tahan diri, tahan emosi, kita dialog dengan kepala dingin. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang merugikan, termasuk kekerasan. Kita harus menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” kata Latif kepada com, Jumat (16/10/2020) malam.

Latif mengatakan saat ini situasi di Besipae kondusif. Latif mendorong urusan sengketa lahan ini diselesaikan secara hukum.

“Dan saya berharap ini dapat dijaga dengan baik. Semua pihak saling menahan diri. Dan tentu saja kita mendorong kalau memang masyarakat ada yang merasa bahwa mereka memiliki hak, tempuhlah melalui jalur dan proses hukum,” ucap Latif.

Latif menjelaskan tujuan dirinya datang ke Besipae juga untuk mendengar keluh kesah warga. Latif menegaskan siapa pun yang melakukan kekerasan akan ditindak tegas oleh kepolisian.

“Tentu saja harapan kita ini ada solusi yang terbaik dan saya hadir di sini semata-mata karena melihat dari sisi kemanusiaan, mendengar apa yang mau disampaikan warga,” ujarnya.

“Siapa pun yang melakukan kekerasan, akan ditindak tegas. Saya tidak pandang bulu. Jika ada yang merasa dirinya korban dari peristiwa kemarin, segera buat laporan dan silakan kawal proses hukumnya,” imbuh Latif.

Latif menurutkan terdapat 37 kepala keluarga yang menghadiri dialog dengan dirinya. Latif melanjutkan dirinya membahas rekomendasi Komnas HAM atas masalah sengketa lahan ini.

“Rekomendasi Komnas HAM itu arahan kepada pemprov dan kepada polda, serta kepada masyarakat itu sendiri. Dalam rekomendasi Komnas HAM, terdapat poin di mana masyarakat diminta tinggal sementara di rumah yang dibangun Pemprov hingga masalah ini selesai,” tutur Latif.

Baca juga: Satpol PP Banting Warga dalam Sengketa Lahan, Komnas HAM Surati Gubernur NTT

“Komnas HAM juga merekomendasikan agar situasi yang kondusif terjaga, mengedepankan dialog serta penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan di antara masyarakat adat. Komnas HAM juga merekomendasikan warga menggunakan upaya-upaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memperjuangkan hak-haknya,” lanjut Latif.

Latif kemudian menyampaikan dirinya telah meninjau kelayakan hunian sementara bagi warga yang dibangun oleh Pemprov NTT. Menurut Latif rumah yang dibangun sementara oleh Pemprov NTT dalam kondisi baik dan layak dihuni.

“Tadi sudah saya cek dan saya lihat langsung kondisinya. Saat ini, itu merupakan tempat tinggal untuk ditempati sementara, ada listrik Juga sudah terpasang di sana,” ujar Latif.

Sebelumnya, beredar video rekaman seorang perempuan terlibat bentrokan dengan pria berseragam Satpol PP. Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP Ariasandy menerangkan kejadian itu bermula dari kegiatan penanaman jagung oleh Pemprov NTT. Penanaman jagung itu, terang Ariasandy, ditolak warga. Akhirnya saling dorong antara warga dan pihak Pemprov NTT tak terhindarkan.

“Itu kegiatan Pemprov NTT, penanaman jagung di lokasi Besipae yang diamankan personel korem, yang sebelumnya memang sudah ada MoU antara Pemprov dan Korem. Ada kerja sama Pemprov dengan korem dalam kegiatan penanaman jagung,” kata Ariasandy saat dikonfirmasi com, Kamis (15/10).

Peristiwa itu pun mendapat sorotan dari Komnas HAM yang mengecam praktik kekerasan tersebut. Komnas HAM mengirim surat ke Gubernur NTT Victor Laiskodat soal bentrokan itu. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya meminta sengketa itu diselesaikan dengan cara sesuai rekomendasi Komnas HAM.

“Mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh aparat Pempov NTT,” kata Beka saat dihubungi, Kamis (15/10).

Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif berdialog dengan warga Besipae perihal sengketa lahan Pemprov NTT. (Foto: dok. Istimewa)
Baca juga: Wanita Dibanting Satpol PP di NTT, Polisi Jelaskan Penyebabnya

(aud/jbr)

Next Post

Anggaran Mobil Dinas Ditinjau Ulang, Akan Dipakai KPK untuk Apa?

Sab Okt 17 , 2020
Jakarta – KPK memutuskan untuk meninjau ulang pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, dewan pengawas (Dewas), dan pejabat struktural KPK yang telah dianggarkan. Lalu anggaran senilai miliaran rupiah yang telah disetujui DPR itu akan dipakai untuk apa? “Penentuan terkait degan tinjau pengadaan ini tentu diadakan rapat pimpinan dan beberapa pejabat struktural […]