Pengawasan Pelanggar Protokol COVID-19 di DKI Perlu Diperketat

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi

Jakarta

Pengumunan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi sorotan sejumlah kalangan.

Pengawasan terhadap tingkat kerumunan dinilai rendah. Akibatnya banyak warga yang tetap bergerombol tanpa mengindahkan jarak aman.

“Pengawasan ketat terhadap pemakaian masker dan jaga jarak adalah rem-rem normal yang harus ditarik dengan tepat. Jangan rem-rem normal ini tidak dipakai lalu tiba-tiba menarik rem darurat seperti PSBB sehingga pasti menimbulkan keguncangan besar,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi, Sabtu (12/9/2020)..

Selain berdampak pada sektor ekonomi, juga bisa berdampak negatif lebih besar kepada masyarakat.

Baca juga: Pemprov DKI Klaim Sudah Tindak 158 Ribu Pelanggar Protokol COVID-19

“Keputusan Gubernur DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB mulai pekan depan telah memberikan dampak nyata terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional. Indikatornya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang rontok hingga protes dari sejumlah pengusaha dan pelaku UMKM jika PSBB kembali diberlakukan di Jakarta,” tuturnya.

Dia menjelaskan PSBB harusnya menjadi opsi terakhir bagi kepala daerah dalam mengendalikan wabah COVID-19 di wilayahnya. Menurutnya kasus positif COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir ini memang meningkat secara signifikan. Kendati demikian perlu ditelusuri lebih jauh penyebab peningkatan kasus positif tersebut.

“Informasi yang kami terima dari Satgas COVID-19 menyebutkan jika 60% dari pasien di wisma atlet semua disinyalir dari kluster angkutan umum. Dan pengguna angkutan umum ini meningkat pesat setelah kebijakan ganjil genap kembali diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta,” ungkapnya.

Fathan mengatakan PSBB pasti akan membantu mengurangi penularan COVID-19. Kendati demikian kebijakan tersebut tidak akan terlalu efektif karena saat ini kluster penularan telah bergeser dari public space ke kluster rumah tangga.

Justru saat ini yang harus digenjot adalah meningkatkan kedisplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan terutama pemakaian masker saat ke luar rumah dan menjaga jarak di keramaian.

“Di Malaysia itu setiap orang yang keluar rumah tanpa masker langsung denda 1.000 Ringgit sehingga memunculkan efek jera. Di sini langkah-langkah penegakan disiplin masih setengah hati sehingga banyak warga yang tetap melanggang tanpa masker saat di luar rumah, padahal hal itu yang mempercepat penularan,” katanya.

Baca juga: Anies: Kepastian PSBB Besok Diumumkan Lengkap dengan Rincian Aturan

Ketua DPP PKB Bidang Ekonomi dan Perbankan ini mengungkapkan penerapan PSBB di Jakarta sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi nasional. Menurutnya saat diberlakukan PSBB transisi yang diiringi dengan berbagai program pemulihan ekonomi nasional, sebenarnya memberikan indikator positif terhadap perbaikan kondisi ekonomi secara umum.

“Pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk menggerakkan ekonomi kembali. Walaupun belum pulih seperti sebelum PSBB tapi sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kalau PSBB diterapkan upaya penggerakan ekonomi yang selama ini dilakukan dengan biaya yang sangat besar mungkin akan terkontraksi kembali,” katanya.

(ega/mpr)

Next Post

26 Tempat Usaha di Depok Langgar Jam Operasional Pelayanan

Ming Sep 13 , 2020
Depok – 26 tempat usaha di Depok, Jawa Barat, melanggar peraturan jam malam operasional tempat usaha yakni Pembatasan Aktivitas Dunia Usaha (PADU). Diketahui, batas jam operasional pelayanan tempat usaha di Depok hingga pukul 18.00 WIB. “Seluruhnya melanggar aturan jam operasional pelayanan saat pengawasan yang kami lakukan di sepanjang Jalan Margonda […]