Pemprov DKI Ubah OK Prend Jadi Operasi Tertib Masker, Fokus Awasi di Permukiman

Petugas gabungan memberikan hukuman push up kepada warga yang tidak memakai masker saat razia Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (28/4/2020).  Penertiban tersebut terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) di wilayah Jakarta dan memutus rantai penyebaran COVID 19. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

Jakarta

Razia OK Prend (Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah), yang digerakkan oleh Satpol PP DKI, kini telah diganti menjadi Operasi Tibmask (Tertib Masker). Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan penggantian nama itu karena razia OK Prend mulanya difokuskan di jalan umum, sementara Operasi Tibmask ini akan berfokus di permukiman warga.

“Ya OK Prend di jalan-jalan umum. OK Prend ini di jalan umum. Ternyata klaster yang ada di permukiman itu terjadi peningkatan. Karena itu, kita ganti jadi Operasi Tertib Masker. Selain menjangkau jalan, juga tempat-tempat umum dan permukiman warga. Kenapa Operasi Tibmask? Saat kita pasang banner, warga sudah tahu, lebih gampang dimengerti,” kata Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Baca juga: Lari Tak Pakai Masker, Warga Simprug Jaksel Ini Kena Sanksi Kerja Sosial

Lebih lanjut, Arifin menjelaskan, selama razia itu, tercatat 70 ribu warga melanggar karena tak pakai masker. Periode penindakan itu dilakukan sejak 5 Juni hingga 6 Agustus 2020 dengan total denda yang dikumpulkan mencapai Rp 1 miliar.

“Saya sampaikan jumlah seluruhnya, khususnya masker, total 70.051, dari 5 Juni sampai kemarin 6 Agustus. Denda Rp 1.173.000.000,” ucapnya.

Baca juga: Tiga Hari Gelar OK Prend, Satpol PP DKI Kantongi Denda Rp 171 Juta

Sementara itu, jumlah denda pelanggaran PSBB transisi yang diterima Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 2,6 miliar. Denda itu diperoleh dari pelanggar penggunaan masker, sanksi di tempat umum, dan sanksi kegiatan sosial-budaya.

“Total keseluruhan sanksi denda sejak PSBB sampai saat ini Rp 2,6 miliar. Maka itu tercatat di kas daerah, itu dimasukkan ke BPKD (Badan Pengelola Daerah),” imbuhnya.

(eva/eva)

Next Post

4 Napi yang Catut Nama Menlu Tipu Korban di Belasan Negara

Sab Agu 8 , 2020
Jakarta – Bareskrim menangkap empat narapidana yang menipu dengan mencatut nama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Korban dari sindikat ini tersebar di belasan negara. “Ya benar, anggota kami masih berada di lapangan dan masih melakukan penggeledahan,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi kepada com, Jumat (7/8/2020). […]