WASHINGTON — Pemerintahan Biden mengusulkan aturan yang akan mewajibkan ribuan penjual senjata api untuk melakukan pemeriksaan latar belakang, dalam upaya untuk memerangi kekerasan senjata api yang meningkat di seluruh negeri.
Proposal ini datang setelah mandat dari Presiden Joe Biden untuk menemukan cara memperkuat pemeriksaan latar belakang menyusul disahkannya undang-undang bipartisan tentang senjata tahun lalu.
[time-brightcove not-tgx=”true”]
Orang-orang yang menjual senjata api secara online atau di pameran senjata akan diwajibkan memiliki lisensi dan melakukan pemeriksaan latar belakang pada pembeli sebelum penjualan berdasarkan aturan yang diusulkan oleh Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak.
Biro memperkirakan bahwa aturan ini akan mempengaruhi sekitar 24.500 hingga 328.000 penjual. Ini ditujukan pada mereka yang berbisnis menjual senjata api, bukan mereka yang berurusan dengan koleksi pribadi mereka.
Pemeriksaan latar belakang membantu mencegah senjata api dijual kepada orang-orang yang divonis melakukan kejahatan, remaja dan orang lain yang secara hukum dilarang memilikinya, kata direktur badan tersebut, Steve Dettelbach. Penjual senjata api berlisensi federal juga diwajibkan menyimpan catatan dan menjual senjata api dengan nomor seri, keduanya membantu penegak hukum melacak senjata yang digunakan dalam kejahatan.
“Pedagang tanpa lisensi menjual senjata api tanpa melakukan pemeriksaan latar belakang, tanpa menyimpan catatan, tanpa mematuhi persyaratan keselamatan publik lainnya yang ditaati oleh komunitas (penjual senjata api berlisensi federal),” katanya.
Kelompok pengendalian senjata menyambut baik gagasan itu ketika Biden pertama kali mengumumkannya, meskipun kelompok hak senjata berpendapat itu tidak akan banyak menghentikan masalah kekerasan senjata api.
Aturan yang diusulkan akan dibuka untuk komentar publik selama 90 hari. Belum jelas kapan aturan itu akan menjadi final.
