PAN: Nadiem Cuma Buat Aturan, Tak Pikirkan Fasilitas Siswa Belajar Jarak Jauh

Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay

Jakarta

PAN mempertanyakan peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam kegiatan belajar jarak jauh di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Nadiem dinilai tidak memikirkan fasilitas belajar jarak jauh sehingga membuat para siswa kesulitan.

“Saya belum mendengar program belajar mengajar yang disusun oleh Menteri Nadiem Makarim di masa pandemi ini, begitu juga dengan fasilitas belajar jarak jauh, tidak disediakan sama sekali. Bahkan, mungkin tidak dipikirkan sama sekali. Tidak heran jika kemudian ada banyak anak yang tidak bisa belajar karena ketiadaan fasilitas dan tidak bisa mengakses pelajaran online,” kata Plh Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI: Pendidikan Online Zaman Mas Menteri Mahal!

Menurut Saleh, Kemendikbud tidak inisiatif mengelola proses belajar jarak jauh sehingga membuat sekolah menentukan sendiri pola belajar yang diterapkan. Ketua DPP PAN itu menyebut Nadiem hanya membuat aturan tanpa disertai pemahaman ke sekolah.

“Kalau baca dari kebijakan yang ada, Nadiem itu hanya membuat aturan saja. Misalnya, sekolah hanya boleh buka di zona hijau, kalau belajar fisik harus begini begitu, di luar itu harus belajar dari rumah. Nah, kalau belajar dari rumah, bagaimana metodenya? Apa sistem yang dipakai untuk menghubungkan guru dan siswa? Apakah hanya menonton video, atau live? Semua itu kelihatannya didasarkan atas prakarsa sekolah secara mandiri,” ujar Saleh.

Baca juga: Kritik Kemendikbud soal Kasus Dimas, Pimpinan DPR: Tidak Semua Mampu Beli Kuota

Saleh menilai Kemendikbud terkesan menganggap semua siswa dan orang tuanya memiliki akses untuk belajar online atau jarak jauh. Saleh juga mempertanyakan tidak adanya subsidi paket data untuk belajar online dan menyinggung besarnya anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

“Padahal, anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu besar. Menurut UU, 20 persen dari total APBN adalah untuk pendidikan. Maka jangan heran, anggaran kegiatan Program Organisasi Penggerak (POP) saja mencapai Rp 595 miliar. Di tengah pandemi seperti ini, uang sebanyak itu sangat berarti untuk membantu masyarakat. Sayang sekali tidak dimanfaatkan secara bijaksana,” tutur Saleh.

“Di saat-saat seperti ini, semestinya Nadiem menunjukkan kepeloporannya. Apalagi background-nya adalah bisnis online. Walau beda jauh, tetapi sedikit ada kemiripan dengan belajar daring. Setidaknya, mirip karena menggunakan akses internet,” lanjut dia.

Selanjutnya

Halaman
1
2

Next Post

Ada ASN di Pemprov Riau Positif Covid-19

Rab Jul 29 , 2020
PEKANBARU – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau dinyatakan terjangkit Covid-19. Pasien tersebut dikabarkan merupakan pegawai yang berdinas di Infokom Pemprov Riau. “Hari ini ada pegawai kita terkonfirmasi corona,” kata Gubernur Riau, Syamsuar Selasa 28 Juli 2020. Gubernur mengatakan, bahwa hari ini kembali terjadi lonjakan positif Covid19 […]