Pakar Tanggapi Instruksi Mendagri ke Kepala Daerah soal Prokes Corona

Anggota Satpol PP Kelurahan Gelora mengkampanyekan protokol kesehatan ditengah massa buruh yang demo di depan Gedung DPR, Selasa (17/11/2020). Petugas satpol pp ini mensosialisasikan agar para pendemo menjaga jarak dan memakai masker.

Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan (prokes) kepada kepala daerah untuk mengendalikan COVID-19. Ada sanksi bagi kepala daerah yang gagal atau mengabaikan peraturan tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Umbu Rauta menilai langkah Mendagri sudah tepat. Menurutnya hal itu diperlukan di tengah krisis pandemi, guna menegaskan asas akuntabilitas fungsi kepala daerah.

Umbu mengatakan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 tersebut merupakan penegasan terhadap kewajiban para kepala daerah, yakni gubernur, bupati dan wali kota untuk menjalankan dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Instruksi Mendagri ini sangat tepat diterbitkan di tengah krisis pandemi sekarang,” kata Umbu dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: FPI Tidak Terdaftar sebagai Ormas di Kemendagri

“Ada tujuh peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan Instruksi Mendagri yang relevan terhadap pencegahan COVID-19. Ini mengkonfirmasi pemahaman yang sangat tepat dan produktif dari Mendagri selaku pembantu presiden di dalam pengembangan hubungan pusat-daerah sesuai konstitusi kita. Langkah tegas demikian dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah sesuai semangat sistem presidensial,” imbuhnya.

Dalam instruksi Mendagri tersebut, para kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan perundang-undangan, termasuk perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian dan pencegahan COVID-19. Disebutkan ada tujuh ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian COVID-19, meliputi tiga Undang-undang, satu peraturan pemerintah, satu peraturan presiden dan dua peraturan menteri. Ketidaktaatan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendatangkan sanksi pemberhentian yang diatur pada pasal 78 ayat 1 huruf c dan pasal 78 ayat 2 huruf c.

Baca juga: Kemendagri Sebut Pilkada Bisa Bantu Penanganan Pandemi COVID-19

Umbu menambahkan dirinya tidak melihat adanya unsur melampaui kewenangan dalam hal prosedur pemberhentian kepala daerah dalam Instruksi Mendagri. Justru, ia memandang pentingnya substansi dalam instruksi tersebut untuk menekankan asas akuntabilitas fungsi kepala daerah.

“Instruksi Mendagri ini memberi warning kepada kepala daerah untuk melaksanakan kewajibannya bila tidak ingin dikenakan sanksi sesuai pasal 78 UU 23/2020,” ulasnya.

Menurut dia, Mendagri sebagai pembina dan pengawas kepala daerah, memiliki kewenangan menerbitkan Instruksi Mendagri No 6 tahun 2020 tersebut.

“Instruksi menteri merupakan instrumen administrasi pemerintahan yang bersifat hirarkis, sangat tepat dan memang diperlukan saat ini mengingat fakta adanya pelanggaran protokol kesehatan oleh banyak kepala daerah,” papar Umbu.

(mul/mpr)

Next Post

Viral Status Akun FB Juan Pembunuh Kakak di Depok, Ini Kata Polisi

Sab Nov 21 , 2020
Jakarta – Sebuah posting-an akun Facebook viral di media sosial, diduga milik tersangka Juana atau Juan (20). Akun media sosial yang disebut-sebut milik tersangka itu mem-posting tulisan ‘menghilangkan nyawa’. Dalam sebuahunggahanFacebook, terdapat tulisan yang memperlihatkan foto diduga Juan. Dalam posting-an itu, dia mengaku telah membunuh seseorang tanpa sepengetahuan orang lain. […]