MPR Sebut Pengelolaan Ruang Angkasa Perlu Diatur di Konstitusi

Ketum PAN Zulkifli Hasan

Jakarta

Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi acara ‘Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat’ yang digelar oleh Perpustakaan MPR. Adapun acara tersebut digelar secara daring di Ruang Delegasi, Lt.2, Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

“Kita bersyukur bisa menghadiri bedah yang berjudul ‘Konstitusi dan Ruang Angkasa’ karya Athari Farhani”, ujar Zulkifli dalam keterangannya, Rabu (04/11/2020).

Terkait hal ini, Zulkifli mengatakan MPR telah melakukan amandemen UUD Tahun 1945 sebanyak empat kali namun dalam bidang ruang angkasa hal demikian belum tersentuh.

Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyebut bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Nah yang menyangkut ruang angkasa belum ada”, tuturnya.

Lebih lanjut Zulkifli menyampaikan kegiatan bedah buku ini membuka wawasan dan kesadaran baru pada dirinya. Pria asal Lampung ini juga menyampaikan pembahasan mengenai ruang angkasa sangat penting. Baginya, perkembangan ilmu teknologi dan informasi sekarang sudah sangat luar biasa. Hal ini terlihat banyaknya saluran jaringan komunikasi yang menggunakan dan melalui ruang angkasa.

“Betapa pentingnya ruang angkasa,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan ruang angkasa perlu diatur. Pasalnya, bila tidak diatur maka negara yang memiliki teknologi luar angkasa yang tinggi akan menguasainya.

“Di ruang angkasa sudah terjadi persaingan antarnegara yang sangat ketat”, tuturnya.

Ia menambahkan buku karya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan sesuatu yang baru. Zulkifli berharap adanya buku ini dapat menambah sumber literatur. Ia menegaskan sumber daya alam yang ada saat ini perlu ditambah dengan ruang angkasa.

“Untuk itu perlu diatur dalam konstitusi”, tegasnya.

Di sisi lain, Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah menyebut buku yang dibedah sangatlah menarik. Menurutnya, semua yang ada di buku tersebut dapat menambah ilmu bagi bangsa dan negara.

“Menarik terkait dengan ruang angkasa dan konstitusi. Inilah tujuan kita melakukan acara ini. Apa yang ada dari buku ini mudah-mudahan bisa bermanfaat,” katanya.

Baca juga: Faktor Amien Rais, Konflik Partai Ummat vs PAN Dinilai Bakal Panjang

Dalam kesempatan tersebut, Siti juga menyampaikan Perpustakaan MPR tetap menggelar acara bedah buku meskipun di masa pandemi COVID-19. “Namun kita tetap menerapkan protokol kesehatan,” tegansya.

Ia juga mengatakan saat ini Perpustakaan MPR terbuka untuk umum sehingga siapa pun boleh menggunakan fasilitas. “Siapa saja boleh menggunakan fasilitas yang ada,” ujarnya.

Siti mengungkapkan Perpustakaan MPR terdapat 17.000 buku yang dapat mendukung pembelajaran mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum.

“Bila sedang menyusun skripsi, tesis, dan disertasi, bisa berkunjung ke sini untuk mencari referensi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam buku tersebut Athari mengatakan dalam konstitusi Indonesia hanya mengatur bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya. Padahal Indonesia menganut tiga dimensi yakni darat, laut, dan udara. Akibat udara dan angkasa tidak dimasukkan ke dalam konstitusi membuat dimensi itu bukan masuk dalam wilayah penguasaan negara.

Baca juga: MPR Sebut SDM Unggul & Pendidikan Bisa Berantas Kemiskinan Lombok Utara

Dalam buku tersebut, Athari juga memaparkan aturan ruang angkasa yang ada di konvensi internasional yang telah diratifikasi maupun regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang angkasa belum diatur secara tegas. Padahal ruang angkasa saat ini berhubungan erat dengan kesejahteraan banyak orang, yakni pemanfaatan GSO (Geo Stationary Orbit).

Lewat buku ini, penulis ingin menyadarkan pemerintah terkait pentingnya mengatur sumber daya alam ruang angkasa yang selanjutnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(mul/mpr)

Next Post

Geram Gubsu Edy Dana Desa Dipakai Kunker ke Bali

Rab Nov 4 , 2020
Jakarta – Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) ke Bali. Hal ini membuat kesal Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi. Edy menilai penggunaan Dana Desa untuk kegiatan bimtek ke Bali tak produktif. Hal tersebut disampaikan Edy dalam sambutan di acara ‘Konsultasi Publik Rancangan Peraturan […]