Mahfud Md: Korupsi Swasta Tak Kalah Jahat dengan Korupsi APBN

Mahfud Md

Jakarta

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan bahwa KPK era kepemimpinan Agus Rahardjo pernah menggelar sebuah diskusi tentang korupsi swasta. Mahfud menyebut korupsi swasta tidak kalah jahat degan korupsi APBN.

“Korupsi yang sifatnya resmi itu tentu diawasi oleh KPK dan kita semua. Tapi sekarang ini, di KPK dulu menjelang akhir-akhir jabatan Pak Agus (eks Ketua KPK Agus Rahardjo) itu ada diskusi tentang korupsi swasta. Tapi, oke, kita sekarang tidak membahas ini,” kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Pusako FH Unand), Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Mahfud Md Flashback Aturan Pilkada, Singgung UU Era SBY

Mahfud kemudian mencontohkan korupsi swasta. Dia menyebut korupsi swasta juga merugikan masyarakat.

“Korupsi swasta itu tidak kalah jahatnya dengan korupsi APBN, di mana, di tengah-tengah masyarakat terjadi korupsi tentang penguasaan barang antarswasta. Lalu membeli barang di Bekasi, dikirim dari Bekasi, dikirim ke Tangerang, dikirim lagi ke Bekasi, harganya sudah berubah, itu antarswasta sudah banyak sekali sekarang yang itu merugikan masyarakat,” papar Mahfud.

Menurutnya, korupsi swasta juga tidak kalah penting untuk dicegah. Mahfud menilai soal korupsi swasta ini perlu juga dibahas secara mendalam.

“Nah itu nanti kita diskusikan di lain kesempatan dalam rangka pembangunan negara kita yang lebih berkualitas,” sebutnya.

Baca juga: KPK Ungkap Kajian 82% Calon Pilkada Dibiaya Sponsor, Mahfud Singgung Cukong

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyinggung perihal calon kepala daerah yang dibiayai oleh ‘cukong’. Mahfud menyebut pemerintahan kepala daerah yang terpilih karena dibiayai cukong tidak akan sehat.

“Sampai laporan Pak Ryaas Rasyid, kalau bercerita itu sebagai penggagas otonomi daerah di era reformasi, di daerah dia itu, di Sumatera Selatan itu, katanya, kalau menjelang pilkada, rakyat itu ndak tidur sampai pagi, lampunya hidup, apa? Tunggu serangan fajar, tunggu amplop, sehingga itu (pilkada langsung) dianggap merusak rakyat, belum lagi permainan percukongan. Seperti dikatakan Mas Nurul Ghufron, di mana calon-calon itu 92 persen (82 persen, red) dibiayai oleh cukong,” papar dalam jumpa pers yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9)

“Dan itu apa? Itu melahirkan kebijakan, sesudah terpilih, melahirkan korupsi kebijakan. Nah korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang,” imbuhnya.

(zak/imk)

Next Post

1 Nelayan Hilang di Laut Cianjur Ditemukan Tewas, 1 Orang Masih Dicari

Sab Sep 12 , 2020
Cianjur – Tim SAR Gabungan berhasil menemukan salah satu dari dua nelayan asal Ujung Genteng, Sukabumi yang hilang di perairan laut selatan Cianjur. Namun nelayan bernama Ajum alias Jumadi (45) ditemukan keadaan meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Bandung Deden Ridwansah, mengatakan tubuh Ajum ditemukan di Pantai Sereg yang berjarak 4 […]