Mahfud Md Flashback Aturan Pilkada, Singgung UU Era SBY

Menko Polhukam Mahfud Md (dok. Kemenko Polhukam)

Jakarta

Menko Polhukam Mahfud Md mengulas bahwa pemerintah pernah membuat Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD. UU yang dimaksud Mahfud ditetapkan pada pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berumur hanya dua hari.

Ulasan itu dijelaskan secara detail oleh Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube resmi Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Pusako FH Unand), Jumat (11/9/2020). Mahfud menjelaskan pembuatan UU pilkada dilakukan oleh DPRD berangkat dari masalah-masalah yang timbul akibat pemilihan secara langsung.

“Di tahun 2012 itu pula, maka saya masih ingat pimpinan ormas besar, NU dan Muhammadiyah menyatakan pilkada langsung itu adalah pilkada yang lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Bahkan musyawarah besar NU di … memutuskan resmi bahwa pilkada itu supaya dikembalikan ke DPRD. Pun pertemuan kami yang saya sebut pertemuan kami antarpejabat itu memutuskan kembali ke DPRD,” kata Mahfud.

Baca juga: Komnas HAM Minta Pilkada 2020 Ditunda

Menurut Mahfud atas berbagai pertimbangan, Presiden RI saat itu, SBY memerintahkan Gamawan Fauzi (ketika itu menjabat Mendagri) untuk merancang RUU Pilkada dipilih DPRD.

“Dan Pak SBY pada waktu itu sudah membuat surpres, waktu itu kalau nggak salah namanya ampres, amanat presiden, yang meminta agar diubah UU Pilkada itu dari pemilihan langsung ke DPRD,” terang Mahfud.

Baca juga: KPK Ungkap Kajian 82% Calon Pilkada Dibiaya Sponsor, Mahfud Singgung Cukong

Semua partai politik ‘penghuni Senayan”, kata dia, juga setuju agar RUU pilkada dilakukan DPRD disahkan menjadi UU. Namun demikian, semuanya menjadi berubah karena Pilpres 2014 dimenangkan oleh Jokowi, sementara Prabowo Subianto ‘menguasai’ DPR.

“Tetapi, ketika itu kemudian menjadi UU, peristiwa politik lain sedang terjadi, yaitu persaingan yang sangat polarisatif antara Prabowo dengan Pak Jokowi, yang kemudian menghasilkan dua polarisasi politik yang berbeda. Yang satu Pak Jokowi menang di pilpres pemilihan langsung, kemudian yang satu Prabowo menang di parlemen karena koalisi yang mendukung Prabowo itu jauh lebih banyak menguasai tidak kurang dari 56 persen kursi di DPR, dan berarti sampai ke daerah-daerah juga hampir sama,” papar Mahfud.

“Nah di situlah ketika UU itu mulai dibahas, meskipun sebelumnya sudah setuju, terjadi kekhawatiran pada waktu itu, kalau UU dengan pemilihan lewat DPRD ini jadi, nanti pemerintah tidak akan stabil,” imbuhnya.

Selanjutnya

Halaman
1
2

Next Post

Berencana larang peserta pilkada beriklan di medsos, KPU uji publik

Jum Sep 11 , 2020
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan uji publik terhadap rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada. Di mana salah satunya, seperti diungkapkan Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa raka Sandi, Jumat (11/9), pihaknya akan melarang iklan kampanye di media sosial, karena iklan […]