Legislator Golkar Harap Salah Ketik UU Ciptaker Jadi Pembelajaran-Tak Terulang

Omnibus Law Cipta Kerja kini sudah resmi diteken Presiden Jokowi. Dalam perjalanannya, UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi hingga akhirnya diundangkan.

Jakarta

UU Cipta Kerja yang sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki kesalahan pengetikan. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar John Kenedy Aziz menilai kesalahan itu hanya bersifat teknis redaksional.

“Setelah saya teliti merupakan suatu kesalahan teknis redaksional atau bersifat teknis administratif saja dan tidak berpengaruh pada implementasi dari UU itu,” kata John kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Anggota Komisi III DPR RI ini berharap kesalahan pengetikan seperti itu tidak terulang. Ia berharap kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk masa depan.

“Ini pembelajaran yang sangat baik buat kita semua, semoga ke depan tidak akan terulang kembali,” ucapnya.

Menurut John, dalam praktek pembentukan UU memungkinkan terjadinya kesalahan redaksional. Namun, menurutnya, hal ini dapat diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam praktik pembentukan UU selama ini, memang ada rumusan redaksional yang bisa saja salah. Kesalahan redaksional khususnya teknis rujukan dapat diperbaiki melalui Putusan Mahkamah Konstitusi atau dengan cara-cara lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas John.

Baca juga: Gubsu Edy Akan Kirim Kajian ke Jokowi meski UU Ciptaker Telah Disahkan

Untuk diketahui, terdapat sejumlah kesalahan pengetikan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja. Kesalahan pengetikan terletak di Halaman 6, Pasal 6 UU Cipta Kerja. Kemudian, kesalahan ketik juga terjadi di halaman 757.

Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, ‘kesalahan ketik’ ini adalah kesalahan fatal dan tidak bisa dianggap sepele.

“Ya (fatal). Karena UU nggak bisa diimajinasikan dan ‘tahu sama tahu’ waktu dilaksanakan, tapi harus sesuai apa yang tertulis,” ujar Bivitri saat berbincang dengan com, Selasa (3/11)

Pemerintah pun telah merespons terkait kesalahan pengetikan dalam UU Cipta Kerja. Mensesneg Pratikno mengatakan kekeliruan itu bersifat teknis administratif dan tidak berpengaruh pada implementasi UU.

“Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” ucap Pratikno kepada wartawan lewat pesan singkat, Selasa (3/11).

Baca juga: Salah Ketik di UU Cipta Kerja, Pakar UPI: Sedikit Tapi Fatal

(hel/aud)

Next Post

Pakar: ASN harus jaga jarak terhadap kekuatan politik

Sel Nov 3 , 2020
Bogor – Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing berpandangan aparat sipil negara (ASN) harus dapat bersikap netral dengan menjaga jarak terhadap semua kekuatan politik pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. "ASN harus bisa menjaga jarak dengan semua kekuatan politik, baik pasangan calon kepala daerah, tim kampanye, maupun partai pengusung dan partai pendukungnya," kata […]