Kasus Korupsi Investasi, Eks Pejabat Bank Sumut Divonis 10 Tahun Penjara

Sidang Mantan Pemimpin Divisi Treasury Bank Sumut, Maulana Akhyar Lubis.

Medan

Mantan Pemimpin Divisi Treasury Bank Sumut, Maulana Akhyar Lubis, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dana investasi.

“Menjatuhkan pidana terhadap Maulana Akhyar Lubis dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ucap hakim saat pembacaan putusan di Ruang Cakra 2, PN Medan, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: Dugaan Korupsi Investasi, Eks Pejabat Bank Sumut Dituntut 19 Tahun Bui

Maulana juga dihukum membayar uang pengganti Rp 514 juta. Jika tak bisa membayar dalam 1 bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita.

Apabila harta kekayaan Maulana tidak mencukupi, diganti dengan 2 tahun kurungan. Vonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yakni 19 tahun penjara.

Pihak pengacara mengatakan menghormati vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Maulana disebut masih pikir-pikir untuk mengajukan permohonan banding.

“Kami sangat menghormati dan menghargai apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim, apalagi itu jauh daripada tuntutan jaksa yang 19 tahun,” sebut pengacara Maulana, Eva Nora.

“Kalau beliau bilang banding, kami banding,” sambung Eva.

Baca juga: Eks Pejabat Bank Sumut Didakwa Korupsi Rp 202 Miliar-TPPU Rp 514 Juta

Majelis hakim juga menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada terdakwa Andri Irvandi selaku eks Direktur Capital Market MNC Sekuritas. Andri juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” sebut hakim.

Andri juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 1,2 miliar. Jika tidak sanggup membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita. Apabila harta kekayaannya tidak cukup, diganti 3 tahun kurungan.

Selanjutnya

Halaman
1
2

Next Post

Mendag sebut RCEP dorong percepatan pemulihan ekonomi nasional

Rab Nov 11 , 2020
– Perundingan tingkat menteri untuk Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP),  yang melibatkan 10 negara anggota Asean bersama  5 lima negara mitra ASEAN, telah selesai, Rabu (11/11). Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan RCEP merupakan langkah konkret dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. (Cahya Sari/Fahrul Marwansyah/Edwar Mukti Laksana)