Kapolda: Aksi Ricuh Mahasiswa Tolak Omnibus Law di Serang Disusupi

Kapolda Banten Irjen Fiandar saat ditemui di lokasi aksi mahasiswa di Serang (Bahtiar Rivai/detikcom)

Serang

Kapolda Banten Irjen Fiandar mengatakan aksi mahasiswa yang ricuh saat menolak UU omnibus law disusupi. Ada kelompok tertentu yang membuat aksi ini berakhir ricuh.

“Penolakan pengesahan UU Cipta Kerja, di sini kelompok mahasiswa gabungan mahasiswa diduga disusupi kelompok non-mahasiswa,” kata Fiandar kepada wartawan di Serang, Selasa (6/10/2020).

Ia menyebut penyusup nonmahasiswa ini ada yang diduga pedagang sampai pelajar. Polisi masih mendalami motif penyusupan ke aksi tersebut.

Baca juga: Aksi Mahasiswa di Serang Ricuh, Karo Ops Polda Banten Terluka Kena Batu

“Eksternal dari luar mahasiswa, ada pedagang, ada pelajar SMA segala macam. Nanti kita dalami apa kira-kira motivasi dan lain sebagainya, masih perlu pemeriksaan lebih lanjut,” paparnya.

Polisi, katanya, sudah melakukan upaya persuasif agar aksi mahasiswa se-Banten ini berhenti pada pukul 18.00 WIB. Namun, upaya itu gagal sampai akhirnya dipaksa untuk bubar karena massa melakukan perlawanan.

“Dikasih kesempatan juga, bahkan ketika dibubarkan melakukan pelemparan menggunakan petasan, mercon, melempari batu dan sebagainya, mereka masuk ke kampus,” ujarnya.

Baca juga: Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Bakar Ban Tutup Jalan Arteri Serang

Bahkan, polisi juga katanya sempat meminta bantuan Wakil Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten untuk membujuk agar aksi bubar. Upaya itu pun gagal dan mahasiswa bertahan di dalam.

Sekitar pukul 22.30 WIB, kepolisian membuka akses Jalan Jenderal Soedirman. Pantauan com, lalu lintas kembali lancar dan bisa dilintasi pengendara.

(bri/jbr)

Next Post

Ini Saran Satgas Tangani Napi Positif Covid-19

Sel Okt 6 , 2020
JAKARTA – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan terkait penanganan napi positif Covid-19, pihaknya menyarankan lembaga pemasyarakatan (Lapas) mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam rangka penanganan Covid-19. Menurutnya, isolasi mandiri bisa dilakukan dengan mempertimbangkan fasilitas lapas. “Isolasi […]