Idrus Marham Bebas Usai Jalani Vonis 2 Tahun Bui

Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (23/4/2019). Idrus bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Jakarta

Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham resmi bebas dari penjara hari ini. Idrus telah menjalani hukuman dua tahun penjara karena terlibat kasus korupsi terkait proyek PLTU Riau-1.

“(Idrus Marham) telah dibebaskan pagi ini, 11 September 2020 dari Lapas Kelas I Cipinang,” kata Kabag Humas dan Publikasi Ditjen PAS, Rika Aprianti kepada wartawan, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: KPK Eksekusi Idrus Marham ke Lapas Cipinang

Idrus divonis dua tahun penjara setelah kasasinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Idrus pun telah membayar hukuman denda yang dijatuhi oleh majelis hakim.

“Lama pidana 2 tahun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Desember 2019 Nomor 3681 K/PID.SUS/2019. Denda Rp 50 juta sudah dibayarkan pada tanggal 3 September 2020,” ungkap Rika.

Baca juga: Eks Mensos Idrus Marham Dibui 2 Tahun, Eks Kades Dihukum 5 Tahun Penjara

Seperti diketahui, Idrus sebelumnya divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia dinyatakan terbukti menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Hukuman Idrus kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 5 tahun penjara. Namun, Idrus membela diri.

Dia kemudian mengajukan kasasi ke MA. MA pun mengabulkan kasasi Idrus dan menyunat hukumannya menjadi 2 tahun penjara.

(zak/imk)

Next Post

Jumlah Kehadiran Fisik Dibatasi, Ini Tata Cara Rapat Komisi-Badan di DPR

Jum Sep 11 , 2020
Jakarta – DPR RI melakukan pembatasan kehadiran fisik kepada anggota yang akan mengikuti rapat. Pembatasan ini mulai diberlakukan pada 14 September mendatang. “Khususnya di wilayah Jakarta dan Juga di lingkungan Kantor MPR/DPR/DPD RI sebagai upaya pencegahan kami akan melakukan pembatasan kehadiran fisik Anggota DPR RI dan Mitra Kerja (Pemerintah) dengan […]