Hari Pertama Kampanye, Bawaslu Temukan 8 Kegiatan Paslon Langgar Protokol

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Blak-blakan detik.com, Jumat, 12 April 2019.

Jakarta

Bawaslu RI mengatakan ada sejumlah pasangan calon (paslon) di 59 kabupaten/kota sudah melakukan kampanye Pilkada Serentak 2020. Bawaslu mengaku sudah menemukan sejumlah paslon yang melanggar aturan kampanye di hari pertama masa kampanye itu.

“Dari 59 Kabupaten/Kota tersebut, terdapat 20 Kabupaten/Kota yang berkampanye tetapi tidak dengan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan),” kata Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin dalam keterangan tertulis, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Bawaslu Medan: Kubu Bobby Tak Penuhi Protokol Corona di Kampanye Hari Pertama

Ia mengatakan Bawaslu menemukan 8 kegiatan kampanye paslon Pilkada melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan, mulai dari pertemuan tatap muka lebih 50 orang, tidak jaga jarak hingga paslon menghadiri acara relawan. Pelanggaran itu terjadi di Bandung, Mojokerto hingga Medan.

“Di hari pertama kampanye, terdapat 8 kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan yaitu di Tanjung Jabung Barat dan Sungai Penuh yang tidak menerapkan protokol kesehatan, Bandung di mana ada pasangan calon yang melakukan pertemuan tatap muka dengan peserta lebih dari 50 peserta, Purbalingga saat ada deklarasi pasangan calon, Mojokerto ditemukan peserta kampanye tidak menerapkan jaga jarak (social distancing), Dompu terdapat pertemuan tatap muka dengan lebih 50 orang, Kaimana terdapat sosialisasi pasangan calon yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan Medan terdapat pasangan calon yang menghadiri kegiatan relawan,” ungkapnya.

Baca juga: Gibran dan Bajo Sepakat Tak Kerahkan Massa Selama Kampanye Pilkada Solo

Selain itu, Afif menyebut Bawaslu juga menertibkan sejumlah alat peraga kampanye para paslon yang maju Pilkada. Total ada 82.198 alat peraga kampanye yang ditertibkan oleh Bawaslu.

“Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penertiban dengan menurunkan alat peraga yang melanggar sebanyak 82.198 alat peraga di 46 Kabupaten/Kota,” tuturnya.

(ibh/ibh)

Next Post

Ketua Baleg sebut premi JKP RUU CK tak boleh beratkan pekerja

Ming Sep 27 , 2020
Keputusan politik yang kami (pemerintah dan DPR) ambil adalah tidak boleh menambah beban kepada pekerja Jakarta – Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa keputusan politik yang utama dari hasil lobi yang terjadi terkait soal premi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah tidak […]