Gegara Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Bisa Dipidana

gedung kejagung

Jakarta

Nasib Jaksa Pinangki Sirna Malasari bagai di ujung tanduk. Setelah dicopot jabatannya gegara foto bersama Djoko Tjandra, kini Jaksa Pinangki diusut soal dugaan aliran uang di pertemuan itu.

Pinangki yang sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, awalnya menjadi buah bibir setelah fotonya yang viral beredar di media sosial bersama Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking, yang merupakan pengacara Djoko Tjandra.

Pihak Kejaksaan Agung ( Kejagung) kemudian melakukan pemeriksaan internal kepada pejabatnya yang diduga berkaitan dengan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu.

Setelah proses penyelidikan, akhirnya pihak Kejagung pun membeberkan hasil pemeriksaan tersebut. Kejagung memutuskan membebastugaskan Pinangki dari jabatannya.

“Wakil Jaksa Agung telah memutuskan, sesuai keputusan Wakil Jaksa Agung Nomor Kep/4/041/B/WJA/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural. Artinya di-nonjob-kan kepada terlapor (jaksa Pinangki),” kata Hari Setiyono di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu 29 Juli 2020.

Baca juga: Geger Jaksa Pinangki-Djoko Tjandra Diusut Jampidsus, Ada Aliran Duit?

Hari mengungkapkan Pinangki terbukti melanggar disiplin. Pinangki terbukti pergi ke ke luar negeri tanpa izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali sepanjang 2019.

Setelah dilengserkan, sorotan terhadap Pinangki tidak surut.

Pemberlakuan hukuman pidana pun dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Salah satunya, sorotan dari Menko Polhukam Mahfud Md, yang menilai Pinangki tidak cukup hanya dibebastugaskan. Mahfud meminta aparat penegak hukum juga memproses Pinangki secara pidana.

Kejagung lalu membuka celah menjerat Pinangki secara pidana.

Pinangki lalu diproses secara administratif pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Setelahnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) meneruskan hasil pemeriksaan itu ke Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus).

“Dari hasil pemeriksaan pengawasan sudah disampaikan direktur penyidikan untuk yang dugaan terhadap adanya suatu peristiwa yang diduga pidana itu sudah diserahkan ke Jampidsus,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono di depan Gedung Bundar yang merupakan kantor Jampidsus di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/8/2020).

“Proses selanjutnya sesuai dengan SOP (standard operating procedure) yang ada di Pidsus maka laporan pemeriksaan pengawasan tadi akan dilakukan telaah oleh tim yang disampaikan Pak Dirdik (Direktur Penyidikan),” imbuh Hari.

Baca juga: Kejagung Buka Celah Jerat Pidana Jaksa Pinangki yang Temui Djoko Tjandra
Selanjutnya

Halaman
1
2

Next Post

PSBB Proporsional Kota Bogor Diperpanjang hingga 3 September 2020

Sel Agu 4 , 2020
Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperpanjang masa PSBB Proporsional dalam fase Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (Pra-AKB) selama 1 bulan ke depan mulai 4 Agustus hingga 3 September 2020. Perpanjangan ini merupakan yang keenam kalinya dilakukan di Kota Bogor. Sesuai Surat Keputusan Wali Kota Bogor nomor 900.45-552 tahun 2020 yang […]