Foto Eko Patrio Bikin Marah Netizen, PAN: Tak Tepat Bully soal UU Ciptaker

Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay

Jakarta

Unggahan foto anggota DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, di Instagram-nya menuai kemarahan warganet atau netizen. PAN menilai perundungan atau bully netizen terhadap Eko tak tepat terkait pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

“Menurut saya kurang tepat gitu mem-bully dalam konteks pengesahan UU (Ciptaker) itu, apalagi ditujukan ke Mas Eko itu,” kata Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan pada Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Foto Eko Patrio-Desi Ratnasari Bikin Marah Netizen, Inikah Sebabnya?

Menurut Saleh, omnibus law UU Ciptaker merupakan kajian yang dilakukan oleh anggota Dewan sebagai kesatuan, bukan hanya oleh Eko secara perseorangan. UU Cipta kerja, menurut Saleh, melibatkan partai lainnya juga.

“Tapi kan omnibus law itu kan urusannya bukan hanya Mas Eko Patrio sebagai anggota DPR personal dari 575 anggota dewan. Tapi juga itu menyangkut partai-partai lain,” jelas Saleh.

Baca juga: PAN Minta Jokowi Jelaskan soal UU Cipta Kerja untuk Teduhkan Publik

Selain itu, Saleh menilai tidak ada yang salah dari foto yang diunggah oleh Eko Patrio. Menurutnya, foto itu diunggah guna menunjukkan bahwa Eko aktif dan rajin menghadiri rapat secara fisik.

“Menurut saya, Mas Eko itu tidak ada salahnya mem-posting foto seperti itu. Apalagi itu kan hanya ditunjukkan bagi katakanlah follower-nya yang di sana dia menunjukkan bahwa di sana dia sebetulnya bekerja gitu loh. Rajin untuk hadir secara fisik rapat fisik. Kebetulan ada pula di situ temennya, Ibu Desi Ratnasari,” jelas Saleh.

“Nah ini kan berarti sama. Mereka sama-sama sungguh-sungguh bekerja hadir di dalam rapat fisik itu,” imbuhnya.

Selanjutnya

Halaman
1
2

Next Post

Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Duduki Gedung DPRD Polman

Jum Okt 9 , 2020
Polewali Mandar – Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Polman menggelar aksi menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Kantor DPRD Polewali Mandar. Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti omnibus law. “Perpu ini merupakan jawaban keresahan masyarakat atas hadirnya UU omnibus law,” ujar koordinator […]