Dugaan Korupsi Kontrak JICT, Kejagung Periksa Asisten Kabiro di Pelindo II

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono

Jakarta

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memeriksa saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II dan mencari tersangkanya. Hari ini, Kejagung memeriksa Asisten Kepala Biro Pengadaan Bidang Administrasi dan Dokumentasi PT Pelindo II Imawan Suhendro.

“Hari ini melakukan pemeriksaan 1 orang saksi yaitu saudara Imawan Suhendro selaku Asisten Kepala Biro Pengadaan Bidang Administrasi dan Dokumentasi PT Pelindo II,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono dalam keterangan pers tertulis, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Kejagung Duga Kasus Pelindo II Ada Kaitan dengan Perpanjangan Kontrak JICT

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang kasus ini. Selain itu, Hari menyebut pemeriksaan saksi ini untuk mencari tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana.

“Pemeriksaan saksi itu sendiri dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung mengatakan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi PT Pelindo II diduga berkaitan dengan Jakarta International Container Terminal (JICT). Pasalnya, Kejagung menyebut adanya perbuatan melawan hukum dalam perpanjangan kontrak dermaga tersebut.

“Penyidik melakukan penyidikan di Pelindo II, dugaannya itu di sana ada JICT (Jakarta International Container Terminal), diduga operasi terhadap JICT itu, masa berlakunya sudah habis di 2015. Dugaan perpanjangannya inilah setelah 2015 ini, diduga ada perbuatan melawan hukum,” kata Hari kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Baca juga: Kejagung Periksa Direktur Pelindo II soal Dugaan Korupsi Terkait Kontrak JICT

Hari menerangkan pihaknya saat ini tengah gencar melakukan penyidikan terkait perjanjian dan perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. Meski begitu, Hari belum mau menyebutkan terkait kerugian negara akibat kasus perusahaan pelat merah itu.

“Ini masih dicari. Jadi terkait pengelolaan pelabuhan oleh JICT yang diduga perjanjiannya sudah habis, kemudian diduga ada perbuatan melawan hukum ketika dilakukan perpanjangan, seperti apa inilah yang sekarang masih proses penyidikan, kerugian keuangan negaranya berapa, masih belum dihitung secara tuntas,” tuturnya.

(zak/zak)

Next Post

Edvantage Group (0382.HK)'s Net Profit Surged 35.6% YoY to RMB292 Million, Gross Profit Margin Continuously Expanded

Sel Nov 10 , 2020
HONG KONG, Nov 10, 2020 – (ACN Newswire) – Edvantage Group Holdings Limited (“Edvantage Group” or the “Group”, stock code: 0382.HK), the largest private higher education group in the Greater Bay Area (“GBA”), announces its annual results for the year ended 31 August 2020 (the “Reporting Period”). During the Reporting […]