Dugaan Korupsi Investasi, Eks Pejabat Bank Sumut Dituntut 19 Tahun Bui

Poster

Medan

Mantan pemimpin Divisi Treasury Bank Sumut Maulana Akhyar Lubis dituntut pidana penjara 19 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan atas dugaan korupsi terkait investasi yang dilakukan Bank Sumut. Selain itu, Maulana harus membayar uang pengganti Rp 514 juta.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maulana Akhyar Lubis dengan pidana penjara selama 19 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 514 juta dengan ketentuan, jika terdakwa tidak sanggup membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita sebagai pembayaran pidana pengganti dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi, maka ditambah hukumannya selama 9 tahun penjara,” kata Kasi Penuntutan Kejati Sumut Robertson Pakpahan selaku jaksa penuntut umum saat sidang pembacaan tuntutan di PN Medan, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Eks Pejabat Bank Sumut Didakwa Korupsi Rp 202 Miliar-TPPU Rp 514 Juta

Dalam tuntutan tersebut, Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primer, yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat(1) ke-1e juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain Maulana, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andri Irvandi selaku Direktur Capital Market MNC Sekuritas. Andri juga dituntut pidana penjara selama 19 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan.

“Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.286.750.000 dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak sanggup membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita sebagai pembayaran pidana pengganti dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi, maka ditambah hukumannya selama 9 tahun penjara,” papar Jaksa.

Selanjutnya

Halaman
1
2

Next Post

Tak Putus Asa Mahasiswi Korban Perkosaan Perjuangkan Keadilan

Rab Nov 4 , 2020
Makassar – Kasus perkosaan bergilir di Makassar masih terus bergulir. EA (23), mahasiswi korban pemerkosaan bergilir, tak putus asa memperjuangkan keadilan. LBH Makassar selaku kuasa hukum korban mengungkap bukti kuat yang bisa menjerat wanita SN (21) jadi tersangka. SN dalam kasus ini diyakini terlibat dan masih berstatus sebagai saksi. Baca […]