Canda di Rapat Komisi IX, Anggota DPR Sebut dr Reisa Tingkatkan Imunitas

Reisa Broto Asmoro

Jakarta

Rapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang digelar hari ini diselingi canda. Momen tersebut terjadi saat anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menanyakan soal dokter Reisa Broto Asmoro, yang menurutnya tidak masuk struktur Satgas Penanganan COVID-19.

“Apalagi dokter Reisa, dokter Reisa ternyata nggak masuk lagi,” kata Saleh dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Saat itulah suasana rapat yang serius sebelumnya menjadi cair. Saleh pun menyebut dokter Reisa bisa meningkatkan imunitas tubuh.

“Ini menurunkan keseriusan masyarakat untuk menonton. Kalau ada Reisa, itu setidaknya dapat meningkatkan imunitas,” sebut Saleh disambut riuh peserta rapat.

Terawan pun tampak tersenyum meski mimik wajahnya sebagian terhalang masker. Setelah diberikan kesempatan, Terawan merespons pernyataan Saleh.

Baca juga: dr. Reisa Broto: Kalau Rapat Maksimal 30 Menit

“Karena itu, Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah mencanangkan gerakan nasional secara massal menggunakan masker, dan melalui pesan dari Ibu Negara juga harus pakai masker,” sebut Terawan.

“Si Reisa yang tadi dicari juga sudah mulai tadi, Pak. Saya dorong untuk mulai aktif (menggaungkan gerakan memakai masker) si Reisa. Tapi Reisa pakai masker juga, jadi nggak kelihatan, Pak,” imbuhnya sambil tampak tersenyum.

Seperti diketahui, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 boleh saja telah berganti menjadi Satgas Penanganan COVID-19. Pergantian nama itu turut mengganti posisi juru bicara penanganan COVID dari Achmad Yurianto ke Wiku Adisasmita.

Sosok dr Reisa Broto Asmoro yang kerap mendampingi Yurianto pun tak muncul lagi dalam konferensi pers harian perkembangan penanganan COVID-19.

Baca juga: dr Reisa Tampil Lagi, Nantinya Hanya Muncul di Video Edukasi soal Corona

(zak/aud)

Next Post

Perludem tak punya kedudukan hukum dalam gugatan ambang batas parlemen

Jum Agu 28 , 2020
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, pemberian kuasa dari pemohon kepada kuasa hukum yang demikian berakibat hukum terhadap pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan itu Jakarta – Mahkamah Konstitusi memutus tidak dapat menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) […]