Buruh Bakal Mogok Nasional, Polda Metro Tak Akan Beri Izin Demo

Massa dari elemen buruh, petani dan mahasiswa terus berdatangan ke gedung DPR menolak RUU Omnibus Law. Begini penampakannya.

Jakarta

Massa buruh berencana mogok nasional dan menggelar aksi unjuk rasa pada 6-8 Oktober 2020 nanti sebagai bentuk penolakan pada Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan memberikan izin demo selama pandemi Corona.

“Kemarin sudah saya sampaikan, Polri tidak akan pernah mengeluarkan izin untuk melaksanakan kegiatan demo,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (3/10/2020).

Yusri mengatakan, aksi demo dikhawatirkan menyebabkan munculnya klaster baru penyebaran Corona. Pertimbangan lainnya, angka kasus positif Corona di Jakarta masih tinggi.

“Masa sekarang ini PSBB, COVID-19 di Jakarta ini cukup tinggi, 1.000 sehari. Jangan membuat klaster baru,” ujar Yusri.

Yusri menegaskan tidak akan mengeluarkan izin keramaian di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama masa PSBB ketat.

Baca juga: Rencana Buruh Mogok di Tengah Pandemi Dinilai Kurang Pas

“Polda Metro dalam hal ini tidak akan pernah memberikan izin untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk melakukan unjuk rasa atau tempat-tempat kegiatan keramaian yang ada,” tegas Yusri.

Sebelumnya, buruh berencana mogok nasional pada 6-8 Oktober nanti. Langkah ini diambil sebagai bentuk penolakan pada Rancangan Undang-undang (RUU) omnibus law Cipta Kerja.

“Sampai tadi siang 25 provinsi siap bergabung dari 32 federasi dan konfederasi tadi. Ada sekitar 3.000 perusahaan, memang tidak semua perusahaan. Itu kan ada kelas menengah ke atas, ada juga kecil. Tapi kelas kecil nggak ikut, apalagi UMKM. Yang ikut ini mayoritas perusahaan menengah ke besar, otomotif, elektronik, ritel, farmasi, kimia, energi. Itu diperkirakan 2 juta orang,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada com, Jumat (2/10/2020).

Dua juta buruh ini akan melakukan unjuk rasa secara tersebar, dan diutamakan di lingkungan perusahaan/pabrik. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 selama berunjuk rasa.

“Pertama itu pilihan untuk unjuk rasa besar-besaran di gedung DPR. Saya nggak setuju karena pandemi Corona ini nanti dikhawatirkan jadi klaster baru. Kita boleh unjuk rasa tapi nggak boleh mengorbankan nyawa orang. Kan kalau ratusan ribu dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dari Sumatera perwakilan. Tapi kami menolak itu, karena itu berbahaya. Yang kedua, setiap-setiap daerah melakukan aksi besar, itu pun menurut saya berbahaya karena kerumunan massa,” terang Iqbal.

Baca juga: Lengkap! Rencana Aksi Buruh Mogok Nasional 6-8 Oktober

(mea/mea)

Next Post

Fakta Terbaru Pool Party di Sumut Seret Relawan Bobby

Sab Okt 3 , 2020
Medan – General Manager Hairos Water Park, ES, resmi menjadi tersangka gegara menggelar pesta di kolam renang saat pandemi Corona (COVID19). ES ternyata merupakan ketua tim relawan Bobby Nasution dan Aulia Rachman di Pilkada Medan. Awalnya, kerumunan warga dalam kolam di Hairos Water Park, Pancur Batu, Deli Serdang, terungkap setelah […]