Jakarta () – Satuan Tugas (Satgas) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tetap memonitor dan evaluasi (monev) langsung penanganan hewan ternak terjangkit PMK di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat, Rabu, meski sudah nihil pelaporan kasus baru.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah dalam keterangannya di Jakarta Utara, Kamis, mengatakan pencapaian Provinsi Kalimantan Barat saat ini membanggakan, karena mencatatkan zero reported cases.

Namun, bukan berarti semua tugas penanganan PMK sudah selesai, karena upaya menghentikan penyebaran PMK di Indonesia perlu terus dilanjutkan.

Jarwansyah berkunjung ke peternak dan RPH Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat secara langsung bersama Tim Satgas PMK BNPB.

Setelah kunjungan ke peternak dan RPH, Jarwansyah pun mengikuti rapat koordinasi untuk mengetahui strategi penanggulangan PMK oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat M Munsif mengatakan situasi PMK saat ini tidak ada penambahan kasus baru lagi sejak Agustus hingga 10 Oktober 2022.

Jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK mencapai 1.822 ekor, dengan angka kesembuhan 1.712 ekor atau 93,96 persen. Sehingga Provinsi Kalimantan Barat saat ini menuju zero reported cases.

Namun, menurut Jarwansyah, kewaspadaan untuk mencegah PMK masuk lagi ke Kalimantan Barat justru perlu semakin ditingkatkan oleh pemerintah daerah setempat.

Hingga saat ini, kata Munsif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih melakukan upaya-upaya menghentikan penyebaran PMK melalui empat cara.

Pertama, melakukan percepatan vaksinasi PMK terhadap seluruh hewan ternak di Kalimantan Barat.

"Target vaksinasi hewan ternak di Kalimantan Barat itu adalah 113.600 dosis, sementara pencapaian vaksin hingga 10 Oktober 2022 adalah 51.120 dosis," kata Munsif.

Kedua, meningkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait PMK kepada seluruh peternak dan pemangku kepentingan terkait.

Ketiga, mengoptimalkan penerapan tindakan ketahanan hayati (biosecurity) berupa pencegahan penyakit dari dalam atau luar area kandang, serta mengobati ternak terdampak PMK yang sudah mencapai 4.347 ekor.

Selain itu, kata Munsif, pihaknya juga meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Tenaga Pendukung Penanganan PMK dengan total petugas yang sudah terlatih mencapai 121 orang.

"Kami juga menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti obat-obatan, vitamin, dan alat suntik (spuit)," kata Munsif.

Kepala Biro Operasi Polda Kalimantan Barat Komisaris Besar Polisi Victor Togi Tambunan mengatakan seluruh bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat serta jajaran Polda Kalimantan Barat tingkat kota/kabupaten pun dikerahkan untuk berkolaborasi dalam setiap kegiatan pemerintah kepada masyarakat.

"Maka semaksimal mungkin kami akan melakukan upaya-upaya (kolaborasi) ini kepada masyarakat, terutama para pemilik ternak, agar mau mengikuti vaksinasi PMK," kata Victor.

Victor menambahkan, Polda Kalimantan Barat memang menyelesaikan Operasi Yustisi Amanusa pada 17 Agustus 2022 sejak zero reported cases atau nihil laporan penambahan kasus baru PMK di Provinsi Kalimantan Barat.

Namun, jajaran Polda Kalimantan Barat tetap berkomitmen meningkatkan dukungan penanganan PMK di Kalimantan Barat.

"Sehingga harapannya tidak ada lagi hewan yang membawa virus PMK yang masuk ke Kalimantan Barat​​​​​​​," ujar Victor.*

Baca juga: Kementan perkuat sinergi untuk wujudkan Kalbar bebas PMK

Baca juga: Polda Kalbar gencar lakukan disinfektan ternak sapi cegah wabah PMK

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © 2022