Anggaran Mobil Dinas Ditinjau Ulang, Akan Dipakai KPK untuk Apa?

Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)

Jakarta

KPK memutuskan untuk meninjau ulang pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, dewan pengawas (Dewas), dan pejabat struktural KPK yang telah dianggarkan. Lalu anggaran senilai miliaran rupiah yang telah disetujui DPR itu akan dipakai untuk apa?

“Penentuan terkait degan tinjau pengadaan ini tentu diadakan rapat pimpinan dan beberapa pejabat struktural dari pagi. Sehingga dengan melihat dan dengar segala masukan diputuskan ditinjau ulang,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: KPK Kaji Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas

Ali menegaskan peninjauan ulang bukanlah untuk jenis mobilnya, namun pengadaan mobil dinas itu sendiri. Ali tidak menjelaskan anggaran lebih dari Rp 5 miliar untuk mobil dinas yang telah disetujui DPR itu akan digunakan untuk apa.

“Jadi sekali lagi bukan peninjauan ulang mobilnya, jenisnya, dan sebagainya. Ini pembahasan berikutnya kan masih panjang untuk pembahasan mobil dinas ini,” katanya.

“Kemungkinan-kemungkinan ke depan kita nggak bisa berandai-andai. Bahwa saat ini kami putuskan untuk tinjau ulang dan melakukan pembahasan di anggaran 2021. Berikutnya tentu akan ke mana anggarannya, akan direview ulang tentang penggunaan anggaran itu,” lanjutnya.

Ali mengatakan anggaran keseluruhan KPK yakni sebesar Rp 1,3 triliun untuk tahun 2021 memang telah disetujui DPR RI. Dari anggaran sebesar itu di dalamnya ada soal pengadaan mobil dinas yang diputuskan untuk ditinjau ulang.

“Proses anggaran kan udah disetuji Rp 1,3 T. Di dalamnya ada komponen-komponen yang lain, satu diantaranya adalah pengadaan mobil dinas ini. Nah itulah yang akan ditinjau ulang untuk pengadaan mobil dinas,” katanya.

Baca juga: Bila Mobil Dinas Jadi Dibeli, KPK Pastikan Tunjangan Transpor Dihapus
Selanjutnya

Halaman
1
2

Next Post

Ngabalin: Waspadai Paham ISIS Gentayangan di Penolakan UU Ciptaker

Sab Okt 17 , 2020
Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta mewaspadai paham radikal yang bisa membuat Indonesia tercabik-cabik. Dia menyebut kelompok berpaham radikal sedang bergentayangan dengan mengatasnamakan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja. Hal ini disampaikan Ngabalin lewat akun media sosial (medsos) Instagram-nya, @ngabalin. Dia meminta masyarakat […]